Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3%, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Menurut Purbaya, pemerintah akan fokus mengoptimalkan ruang fiskal yang ada, menjaga sinkronisasi dengan kebijakan moneter, serta mendorong investasi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi.
“Saya tetap berpegang pada batas defisit 3% dan akan mengoptimalkan ruang yang tersedia untuk mendorong pertumbuhan lebih cepat,” ujarnya usai menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (14/2).
Ia menyebut strategi fiskal yang dijalankan selama ini terbukti efektif, meskipun sempat menuai keraguan. Dengan defisit tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,39% pada kuartal IV 2025, yang dinilai menjadi titik awal keluar dari stagnasi di kisaran 5 persen.
Ke depan, pemerintah optimistis kinerja ekonomi dapat terus membaik melalui optimalisasi kebijakan fiskal yang terkoordinasi dengan kebijakan moneter.
Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat proses debottlenecking guna memperbaiki iklim investasi, baik dari sektor swasta maupun pemerintah.
Terkait target pertumbuhan hingga 8% dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Purbaya menyatakan evaluasi terhadap kebutuhan ruang fiskal tambahan tetap terbuka. Namun, ia menilai tambahan tersebut belum diperlukan karena adanya indikasi masuknya investasi besar dalam waktu dekat.
Ia juga meyakini kondisi fiskal Indonesia akan tetap terkendali hingga 2032. Kebijakan kontra-siklikal, seperti stimulus tambahan, hanya akan diterapkan jika benar-benar dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Saat ini tidak ada rencana untuk menembus batas defisit 3% atau mengubah aturan tersebut,” tegasnya.
Sebagai informasi, realisasi sementara APBN 2025 mencatat defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92% dari produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025. Angka tersebut mendekati batas maksimal 3% yang ditetapkan undang-undang.
Purbaya menjelaskan, defisit di kisaran 2,9% merupakan bagian dari strategi kontra-siklikal untuk membalikkan arah ekonomi dari kondisi melemah menjadi kembali menguat.
“Kami berhasil mendorong pemulihan ekonomi tanpa mengorbankan kehati-hatian fiskal,” katanya.
Momentum pertumbuhan tersebut diperkirakan berlanjut hingga 2026. Pada triwulan I 2026, ekonomi diproyeksikan tumbuh di kisaran 5,5% hingga 6%.
Lebih jauh, berdasarkan indikator ekonomi utama seperti Leading Economic Index (LEI) dan Coincident Economic Index (CEI), pemerintah optimistis Indonesia akan memasuki fase ekspansi ekonomi yang sehat dalam tujuh hingga sepuluh tahun ke depan, setidaknya hingga 2033. (E-3)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, ekonomi Indonesia diyakini masih memilki ketahanan meski terjadi eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel
Aturan gratifikasi TikTok, Purbaya Yudhi Sadewa, Live TikTok Menteri, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Laporan Gratifikasi KPK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mendapatkan gift usai live TikTok bersama anaknya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa aturan baru terkait penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di Himbara telah rampung.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan dukungan terhadap wacana kenaikan batas defisit anggaran negara dari 3% menjadi 4% dari PDB.
Salah satunya, realisasi program Makan Siang Gratis (MBG) tercatat sebesar Rp36,6 triliun per 21 Februari.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan pemerintah tak akan naikkan tarif pajak PPh 21 meski ada rekomendasi IMF. Fokus perkuat daya beli & ekonomi.
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved