Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3%, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Menurut Purbaya, pemerintah akan fokus mengoptimalkan ruang fiskal yang ada, menjaga sinkronisasi dengan kebijakan moneter, serta mendorong investasi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi.
“Saya tetap berpegang pada batas defisit 3% dan akan mengoptimalkan ruang yang tersedia untuk mendorong pertumbuhan lebih cepat,” ujarnya usai menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (14/2).
Ia menyebut strategi fiskal yang dijalankan selama ini terbukti efektif, meskipun sempat menuai keraguan. Dengan defisit tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,39% pada kuartal IV 2025, yang dinilai menjadi titik awal keluar dari stagnasi di kisaran 5 persen.
Ke depan, pemerintah optimistis kinerja ekonomi dapat terus membaik melalui optimalisasi kebijakan fiskal yang terkoordinasi dengan kebijakan moneter.
Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat proses debottlenecking guna memperbaiki iklim investasi, baik dari sektor swasta maupun pemerintah.
Terkait target pertumbuhan hingga 8% dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Purbaya menyatakan evaluasi terhadap kebutuhan ruang fiskal tambahan tetap terbuka. Namun, ia menilai tambahan tersebut belum diperlukan karena adanya indikasi masuknya investasi besar dalam waktu dekat.
Ia juga meyakini kondisi fiskal Indonesia akan tetap terkendali hingga 2032. Kebijakan kontra-siklikal, seperti stimulus tambahan, hanya akan diterapkan jika benar-benar dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Saat ini tidak ada rencana untuk menembus batas defisit 3% atau mengubah aturan tersebut,” tegasnya.
Sebagai informasi, realisasi sementara APBN 2025 mencatat defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92% dari produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025. Angka tersebut mendekati batas maksimal 3% yang ditetapkan undang-undang.
Purbaya menjelaskan, defisit di kisaran 2,9% merupakan bagian dari strategi kontra-siklikal untuk membalikkan arah ekonomi dari kondisi melemah menjadi kembali menguat.
“Kami berhasil mendorong pemulihan ekonomi tanpa mengorbankan kehati-hatian fiskal,” katanya.
Momentum pertumbuhan tersebut diperkirakan berlanjut hingga 2026. Pada triwulan I 2026, ekonomi diproyeksikan tumbuh di kisaran 5,5% hingga 6%.
Lebih jauh, berdasarkan indikator ekonomi utama seperti Leading Economic Index (LEI) dan Coincident Economic Index (CEI), pemerintah optimistis Indonesia akan memasuki fase ekspansi ekonomi yang sehat dalam tujuh hingga sepuluh tahun ke depan, setidaknya hingga 2033. (E-3)
PEMERINTAH akan menggelontorkan anggaran Rp55 triliun untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk bagi TNI dan Polri tahun ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segel tiga toko Tiffany & Co di Jakarta terkait dugaan penyelundupan dan praktik underinvoicing impor barang mewah.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono unggah video polemik anggaran kapal. Purbaya akui mungkin salah data. Ini respons lengkapnya.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuding Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pembelian kapal.
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved