Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) lagi-lagi kembali menjadi sorotan publik.
Pelebaran defisit anggaran dalam revisi RAPBN 2026 berkonsekuensi pada penambahan utang yang signifikan.
Rapat kerja Menteri Keuangan dengan Badan Legislasi (Baleg) di Gedung Nusantara II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Ketua DPD RI meminta agar rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) ditinjau ulang demi menjaga keberlangsungan layanan publik di daerah.
Pergantian menteri di Kementerian Keuangan tidak akan menghambat proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dirancang dengan proyeksi pendapatan negara mencapai Rp3.147,7 triliun, tumbuh 9,8% dibandingkan tahun sebelumnya.
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menegaskan perannya dalam mendorong peningkatan literasi perpajakan masyarakat.
Banggar DPR meminta pemerintah tidak menaikkan tarif pajak untuk mengejar penaikan target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah menilai perekonomian Indonesia masih menghadapi tekanan berat akibat ketidakpastian global. Asumsi ekonomi makro harus realistis dalam RAPBN 2026
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Sebanyak 44,2% dari anggaran tersebut bakal digunakan untuk menjalankan program yang ditujukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia itu.
Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama
CITI Indonesia memprediksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada 2026 akan lebih stimulatif dibandingkan dengan APBN 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal hati-hati atas ambisi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan APBN tanpa defisit pada 2027 atau 2028.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp599.440 miliar untuk pembayaran bunga utang 2026
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri berharap target ekonomi Presiden Prabowo 2026 tidak sebatas angka-angka makro.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang diolah Indef, total utang yang harus dibayar pemerintah pada 2026, baik pokok jatuh tempo maupun bunga, mencapai Rp1.433,40 triliun.
Data ekonomi yang disampaikan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan realita di lapangan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved