Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menegaskan perannya dalam mendorong peningkatan literasi perpajakan masyarakat sekaligus membantu pencapaian target penerimaan negara sebagaimana yang ditetapkan pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, saat membuka Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Perpajakan Nasional di Kantor Pusat IKPI, pada Senin (25/8).
Vaudy menyampaikan bahwa sejak Juli 2025, IKPI telah rutin menyelenggarakan program edukasi perpajakan secara gratis setiap hari Kamis pukul 14.00-16.00 WIB. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama para karyawan dan individu yang selama ini menjalankan kewajiban pajaknya melalui sistem potong langsung.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya tahu soal kewajiban pajak, tapi juga memahami manfaatnya. Karena kalau mereka sudah sadar manfaat pajak itu untuk apa, maka kepatuhan sukarela bisa tumbuh dengan sendirinya,” ujar Vaudy.
IKPI turut mengimbau pengurus di tingkat daerah dan cabang untuk menerapkan inisiatif serupa guna memperluas akses edukasi perpajakan secara merata di seluruh wilayah.
“Edukasi ini bukan semata tentang pemungutan, melainkan bagaimana warga negara merasakan manfaat nyata dari pajak. Dengan kesadaran itu, penerimaan negara akan lebih berkelanjutan,” jelasnya.
Tak hanya fokus pada literasi, IKPI juga memberikan dukungan atas target penerimaan pajak pemerintah yang diproyeksikan mencapai lebih dari Rp2.189,3 triliun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp2.357,7 triliun pada 2026. Vaudy menilai target tersebut masih berada dalam batas yang wajar karena telah melalui perhitungan yang matang dari pemerintah.
“Kami melihat pemerintah punya hitung-hitungan sendiri, dan IKPI tetap mendukung sepenuhnya. Tapi yang penting, hak wajib pajak jangan dilupakan. Kepatuhan itu akan semakin kuat bila keadilan dirasakan,” tegasnya.
Ia menutup dengan menekankan bahwa IKPI siap berperan sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam menjembatani edukasi perpajakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, agar target penerimaan dapat tercapai tanpa membebani wajib pajak secara berlebihan. (E-4)
Banggar DPR meminta pemerintah tidak menaikkan tarif pajak untuk mengejar penaikan target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah menilai perekonomian Indonesia masih menghadapi tekanan berat akibat ketidakpastian global. Asumsi ekonomi makro harus realistis dalam RAPBN 2026
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Sebanyak 44,2% dari anggaran tersebut bakal digunakan untuk menjalankan program yang ditujukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia itu.
Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved