Banggar DPR Ingatkan Pemerintah soal RAPBN 2026: Jangan Tambah Beban Rakyat

KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai perekonomian Indonesia masih menghadapi tekanan berat akibat ketidakpastian global. Ia menyebut perang konvensional, perang dagang, serta tren proteksionisme menjadi faktor utama yang memperburuk situasi. 

“Situasi global makin memberi sumbangan besar terhadap ketidakpastian perekonomian. Namun kita yakin memiliki kemampuan yang baik menghadapi badai eksternal ini,” kata Said, Kamis (21/8).

Said menekankan pentingnya pemerintah menyusun asumsi ekonomi makro yang realistis dalam RAPBN 2026, tetapi tetap memberi harapan agar pertumbuhan nasional tetap inklusif. “Kebijakan fiskal harus adaptif, komprehensif, dan bisa dijalankan secara efektif,” ujarnya.

Baca juga : CORE Sebut Asumsi Makro RAPBN 2026 Berpotensi Meleset

Menurutnya, proyeksi IMF yang memperkirakan ekonomi global tumbuh 3 persen pada 2026—naik dari 2,8 persen tahun ini—harus dibaca sebagai peluang. Said menilai Indonesia memiliki ruang untuk memperkuat fondasi ekonominya, terutama melalui perubahan pola pikir dalam menghadapi krisis. “Setiap krisis harus ditempatkan sebagai peluang mengubah tatanan ekonomi. Kecepatan merespons menunjukkan kita punya jawaban menghadapi tantangan,” tegasnya.

Ia menyoroti pentingnya kemandirian pangan dan energi di tengah tren proteksionisme global. Said menyebut strategi bertahan lewat defisit APBN tidak cukup tanpa kebijakan ofensif. “India punya strategic petroleum reserve. Kita apa? Itu yang harus kita jawab,” ucapnya.

Meski demikian, Said mengapresiasi capaian awal pemerintahan Presiden Prabowo. Pada kuartal I 2025, sektor pertanian tumbuh 10,52 persen dan peternakan 8,8 persen, sementara ekspor naik 6,6 persen dibanding tahun lalu. Namun ia mengingatkan ancaman tarif tinggi yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump berpotensi mengguncang perdagangan global.

Baca juga : Ketua Banggar DPR Sebut Nota Keuangan RAPBN 2026 Realistis

Said juga menyoroti lemahnya pertumbuhan investasi dalam negeri yang hanya 2,12 persen pada kuartal I 2025. Ia menilai pemerintah perlu strategi komprehensif untuk meyakinkan investor. “Situasi ini bisa dibaca sebagai peluang. Pemerintah harus menyiapkan strategi agar modal asing tetap melihat Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan,” katanya.

Selain itu, ia meminta pemerintah dan Bank Indonesia menyiapkan strategi kurs rupiah yang lebih moderat, termasuk memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional. Said menekankan pentingnya integrasi fiskal dan moneter agar tidak menimbulkan keragu-raguan. “Kebijakan ekonomi harus cepat, luwes, dan menjaga kepentingan nasional,” ujarnya.

Terakhir, Said menyoroti target pendapatan negara pada RAPBN 2026 yang naik menjadi Rp3.147,7 triliun. Ia mendukung peningkatan penerimaan pajak, tetapi mengingatkan agar tidak menambah beban rakyat. “Jangan sampai Ditjen Pajak berburu di kebun binatang. Perlu memperbesar skala usaha dan memperbanyak pelaku usaha agar penerimaan pajak meningkat,” pungkasnya. (M-3)