Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
SIKAP politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto akan ditentukan besok, Sabtu (2/8) dalam rangkaian Kongres ke-6 PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah resmi dikukuhkan kembali memimpin partai untuk periode 2025-2030. Pengukuhan dilakukan dalam sidang kongres yang merupakan forum tertinggi partai. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyampaikan, penetapan arah politik partai akan diumumkan sesuai mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"Sikap politik partai baru disampaikan besok kita tunggu bersabar sampai besok. Jangan kemudian proses-proses kongres ini menjadi cacat karena kita tidak taat terhadap AD/ART kita sendiri." kata Said di sela kongres, Jumat (1/8).
Selain sikap politik, imbuhnya, struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), termasuk posisi sekretaris jenderal (sekjen) periode mendatang juga menjadi salah satu agenda penting besok malam. Namun, menurut Said, keputusan akhir mengenai susunan pengurus sepenuhnya berada di tangan Megawati sebagai pemegang hak prerogatif ketua umum.
"Baru besok kalau berdasarkan jadwal apakah struktur kepengurusan DPP akan diumumkan atau tidak kita masih menunggu. Prerogatif di tangan ibu ketum," jelasnya.
Ia menambahkan, Megawati kembali terpilih sebagai ketua umum berdasarkan kesepakatan seluruh peserta kongres yang terdiri dari perwakilan 38 DPD serta 514 DPC kabupaten/kota se-Indonesia. (H-4)
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk politisi PDIP senior asal Solo, FX Hadi Rudyatmo sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) Ketua PDIP Jawa Tenggah, menggantikan Bambang Pacul
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah menilai perekonomian Indonesia masih menghadapi tekanan berat akibat ketidakpastian global. Asumsi ekonomi makro harus realistis dalam RAPBN 2026
KETUA DPP PDIP Said Abdullah membantah anggapan bahwa pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersifat transaksional.
KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan lembaga internasional WTO, IMF, dan Bank Duni harus diperkuat untuk menghadapi manuver perdagangan Amerika Serikat (AS).
Said Abdullah Sebut Tata Kelola Koperasi Harus Terus Dibenahi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved