Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto akan ditentukan besok, Sabtu (2/8) dalam rangkaian Kongres ke-6 PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah resmi dikukuhkan kembali memimpin partai untuk periode 2025-2030. Pengukuhan dilakukan dalam sidang kongres yang merupakan forum tertinggi partai. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyampaikan, penetapan arah politik partai akan diumumkan sesuai mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"Sikap politik partai baru disampaikan besok kita tunggu bersabar sampai besok. Jangan kemudian proses-proses kongres ini menjadi cacat karena kita tidak taat terhadap AD/ART kita sendiri." kata Said di sela kongres, Jumat (1/8).
Selain sikap politik, imbuhnya, struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), termasuk posisi sekretaris jenderal (sekjen) periode mendatang juga menjadi salah satu agenda penting besok malam. Namun, menurut Said, keputusan akhir mengenai susunan pengurus sepenuhnya berada di tangan Megawati sebagai pemegang hak prerogatif ketua umum.
"Baru besok kalau berdasarkan jadwal apakah struktur kepengurusan DPP akan diumumkan atau tidak kita masih menunggu. Prerogatif di tangan ibu ketum," jelasnya.
Ia menambahkan, Megawati kembali terpilih sebagai ketua umum berdasarkan kesepakatan seluruh peserta kongres yang terdiri dari perwakilan 38 DPD serta 514 DPC kabupaten/kota se-Indonesia. (H-4)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Tampuk kepemimpinan OJK dijabat oleh Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua merangkap Wakil Ketua OJK, serta Hasan Fawzi yang memegang kendali Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur periode 2025-2030, Said Abdullah, menginstruksikan seluruh jajaran pengurus partai untuk melakukan rekrutmen anggota secara besar-besaran di Jawa Timur.
ANGGOTA DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah menilai pengelolaan tambang batubara yang diberikan pada PBNU terlalu kecil derajatnya untuk dijadikan sumber perpecahan dan konflik PBNU
KETUA DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah mengajak anak muda untuk berani berbicara dan mengkritik kebijakan. Hal tersebut ia sampaikan saat acara RedTalks: Suara Muda untuk Jatim Keren.
Santri memiliki peran penting sebagai jangkar perdamaian dan penebar nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin di tengah dinamika modernitas.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mendukung adanya langkah hukum terkait tayangan program Xpose Uncensored oleh Trans7.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved