Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SIKAP politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto akan ditentukan besok, Sabtu (2/8) dalam rangkaian Kongres ke-6 PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah resmi dikukuhkan kembali memimpin partai untuk periode 2025-2030. Pengukuhan dilakukan dalam sidang kongres yang merupakan forum tertinggi partai. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyampaikan, penetapan arah politik partai akan diumumkan sesuai mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"Sikap politik partai baru disampaikan besok kita tunggu bersabar sampai besok. Jangan kemudian proses-proses kongres ini menjadi cacat karena kita tidak taat terhadap AD/ART kita sendiri." kata Said di sela kongres, Jumat (1/8).
Selain sikap politik, imbuhnya, struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), termasuk posisi sekretaris jenderal (sekjen) periode mendatang juga menjadi salah satu agenda penting besok malam. Namun, menurut Said, keputusan akhir mengenai susunan pengurus sepenuhnya berada di tangan Megawati sebagai pemegang hak prerogatif ketua umum.
"Baru besok kalau berdasarkan jadwal apakah struktur kepengurusan DPP akan diumumkan atau tidak kita masih menunggu. Prerogatif di tangan ibu ketum," jelasnya.
Ia menambahkan, Megawati kembali terpilih sebagai ketua umum berdasarkan kesepakatan seluruh peserta kongres yang terdiri dari perwakilan 38 DPD serta 514 DPC kabupaten/kota se-Indonesia. (H-4)
Prosesi pelantikan dilakukan secara langsung, diawali dengan pertanyaan Megawati, “Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” yang dijawab serentak oleh para pengurus: “Bersedia!”
PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
Jangan sampai PDIP justru dijadikan sebagai tempat untuk berlindung dari kesalahan-kesalahan.
Momen tersebut terjadi saat Megawati menyampaikan pidato politik ketika suasana sedang hening.
Partai masih memiliki waktu hingga 30 hari untuk menyampaikan daftar kepengurusan kepada Kementerian Hukum guna mendapatkan pengesahan resmi.
SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto resmi bebas dari penjara setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Posisi Hasto sebagai Sekjen PDIP kemudian menimbulkan pertanyaan.
KETUA DPP PDIP Said Abdullah membantah anggapan bahwa pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersifat transaksional.
KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan lembaga internasional WTO, IMF, dan Bank Duni harus diperkuat untuk menghadapi manuver perdagangan Amerika Serikat (AS).
Said Abdullah Sebut Tata Kelola Koperasi Harus Terus Dibenahi
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor jadi momentum dalam membenahi kebijakan perdagangan internasional
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved