Konflik PBNU kian Memanas, Tambang Batubara Dinilai Terlalu Kecil Derajatnya Jadi Sumber Perpecahan

ANGGOTA DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah menilai pengelolaan tambang batubara yang diberikan pemerintah pada PBNU terlalu kecil derajatnya untuk dijadikan sumber perpecahan dan konflik PBNU.

Ia mengaku prihatin atas konflik terbuka yang melanda jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Desakan ini muncul di tengah kabar terbaru dari Rais Aam PBNU yang menyatakan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak lagi menjabat dan menyerukan pelaksanaan Muktamar.

Sebagai warga yang tumbuh dalam tradisi Nahdliyah, Said menilai konflik tersebut telah mencapai titik yang memalukan bagi organisasi dan harus segera diakhiri melalui islah atau rekonsiliasi.

Baca juga : Konflik PBNU Sudah "Turbulensi Ekstrem", Islah Jadi Solusi Terbaik

"Saya begitu masygul mendengar kabar para masayih dan kiai yang duduk di jajaran PBNU berkonflik, apalagi konflik itu menjadi berita terbuka di mana-mana, yang disertai dengan saling pecat memecat satu sama lain," kata Said melalui keterangannya, Minggu (30/11).

Sebagai pribadi yang menjunjung tinggi tradisi Nahdliyah, Said menyayangkan lunturannya nilai-nilai luhur organisasi. "Kami meneladani dan senantiasa menjadikan ulama pesantren sebagai contoh akhlaqul karimah, namun kenapa kami, jam'iyah ini, mendapatkan tontonan seperti ini," ujarnya.

Said menegaskan bahwa penyelesaian konflik dengan jalan pecat-memecat akan menghasilkan zero sum game (menang-kalah) yang akan meninggalkan luka dan perpecahan permanen di tubuh NU, karenq akan ada martabat yang direndahkan. 

Baca juga : PBNU Benarkan Pemecatan Gus Yahya Sebagai Ketum Terkait Aliran Dana Rp100 Miliar

"Dengan terpecahnya jajaran di PBNU, yang dirugikan adalah bangsa ini. Dunia mengakui bahwa NU adalah jangkar utama kekuatan Islam Indonesia, bersama dengan Muhammadiyah, untuk membangun umat," tegasnya.

Said mengatakan jika konflik berkepanjangan, energi PBNU akan tersedot untuk mengurusi masalah internal. Padahal, kata ia, fokus utamanya harus tertuju pada pelayanan kepada jam'iyah di tingkat bawah.

Oleh karena itu, ia memohon kepada para ulama dan kiai sepuh untuk turun tangan langsung menjadi jembatan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik. "Para mustasyar PBNU, para kiai sepuh, para ahlul halli wal aqdi mohon berkenan untuk menjadi jembatan terwujudnya jalan islah ini," pintanya.

Ia juga berharap para pendukung di kedua belah pihak dapat menahan diri dan tidak lagi membakar situasi melalui media massa maupun media sosial guna menjaga semangat persatuan dan mencegah meluasnya medan konflik.

"Saya yakin, dengan keluasan hati, dengan jalan ikhtiar dan tawakal, serta semangat pengabdian kepada umat, para ulama kita bisa menempuh jalan islah," tutupnya.

Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai ketua umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Menurut Miftach, Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak menggunakan atribut ketua umum. Hal itu disampaikan Miftach usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (29/11).

Miftach mengatakan untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, maka akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu dekat.

Sementara itu, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya masih sah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, baik secara de jure maupun de facto. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, jabatan Ketua Umum PBNU hanya dapat diganti melalui forum Muktamar atau Muktamar Luar Biasa, sehingga tidak bisa diberhentikan dengan mekanisme lain. (H-4)