Berita Terbaru Tambang Hari Ini

Krisis Ekologi di Jambi, Komisi XII DPR RI Segera Panggil Perusahaan Tambang

KOMISI XII DPR RI menyoroti secara serius dampak krisis ekologi akibat aktivitas pertambangan batu bara di Provinsi Jambi, terutama kelalaian reklamasi pascatambang oleh perusahaan

Tambang Nakal Ditertibkan Pemerintah, Pengusaha Diminta Jangan Tamak

Joko menyoroti fenomena pengusaha tambang yang tamak. Menurutnya, banyak pelanggaran muncul bukan disebabkan kelemahan regulasi, melainkan kerakusan oknum pelaku usaha.

Ini Ancaman Tambang Nikel bagi Paus Sperma, Kima Raksasa, dan Pari Manta di Raja Ampat

Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.

Pertambangan di Pulau Kecil Langgar Aturan dan Hak Masyarakat Adat

Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis. 

Kalsel Dorong Investasi Hijau Pengganti Tambang

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masuknya investasi hijau (green investment) sebagai pengganti investasi sektor pertambangan.

Klarifikasi IMC Pelita Logistik Soal Nama Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana

PT IMC Pelita Logistik menegaskan bahwa pihaknya merupakan perusahaan jasa logistik laut yang bergerak di bidang angkutan barang curah, khususnya produk mineral. 

Tambang Nikel di Raja Ampat, Walhi Sebut Pertambangan yang Berizin atau tidak Berdampak pada Lingkungan

Walhi sebut pertambangan, baik yang berizin maupun tidak akan berdampak pada manusia dan lingkungan. Hal itu disampaikan merespons tambang nikel di Raja Ampat

Tambang Penting dalam Transisi Energi, Pemerintah: Tapi Harus Perhatikan Rambu Lingkungan

Namun, Herry pun menyoroti bahwa transisi energi dan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan di Indonesia dapat berjalan mulus jika didukung strategi yang tepat.

Terindikasi Korupsi, Gerindra Minta Pejabat yang Beri Izin Pertambangan di Raja Ampat Diperiksa

Tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat telah lama beroperasi meski mendapat penolakan dari masyarakat setempat,

PKS Desak Perusahaan Tambang Perusak Lingkungan di Raja Ampat Ditindak Tegas

Kasus ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan dan penerapan regulasi.

Berkaca dari Raja Ampat, Legislator Dukung Pemerintah Tertibkan Izin Tambang di Papua

KASUS pencemaran lingkungan di Raja Ampat akibat aktivitas industri tambang nikel memicu banyak pihak untuk angkat suara, termasuk dari Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Mandenas.

Pembahasan Isu Tambang Raja Ampat di Internal DPD RI Cukup Dinamis

Masalah pertambangan di kawasan Raja Ampat akhir-akhir ini menuai kritikan dari berbagai pihak.

Pembuatan Tambang Dekat Kawasan Wisata Timbulkan Masalah Lingkungan

Roda perekonomian harus terus berputar dengan tidak mengabaikan ekosistem lingkungan. 

Kemenhut Berkomitmen Lindungi Kawasan Raja Ampat

Menhut Raja Juli Antoni telah memutuskan tidak menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) baru di Raja Ampat.

Senator Paul: Operasional Tambang di Raja Ampat Rusak Kawasan Wisata

ANGGOTA DPD RI/MPR RI, Paul Finsen Mayor menemui pejabat Kementerian Lingkungan Hidup untuk membahas operasional pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Polisi Dalami Dugaan Kelalaian Operasional Tambang Gunung Kuda

Kepolisian Daerah Jawa Barat tengah mendalami dugaan kelalaian dalam peristiwa longsor tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon. Insiden tersebut menewaskan belasan para pekerja tambang.

Perusahaan Tambang MBAP Perluas Bisnis Energi Terbarukan

PERUSAHAAN tambang Mitrabara Adiperdana memperluas kegiatan usaha di bidang energi baru terbarukan, industri agro, infrastruktur, dan jasa pertambangan. 

Inovasi Optiload Respons Kebutuhan Alat Berat Ramah Lingkungan

Inovasi ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan industri atas alat berat yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Pemerintah Didesak segera Tetapkan Harga Pokok Mineral Timah

Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah segera menetapkan harga pokok mineral (HPM) timah. Penetapan itu dibutuhkan sebagai langkah strategis memperbaiki tata kelola pertambangan.

DPR Dukung Penuh Perbaikan Tata Kelola Timah Nasional

Komisi VI DPR RI mendukung penuh upaya perbaikan tata kelola pertambangan timah nasional. Parlemen ingin mendorong terciptanya ekosistem pertambangan yang lebih baik.

Posisi BUMN Asuransi Sosial dalam Danantara

Membaca Arah Kebijakan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik

Mengapa Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Perlu Dihentikan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting