Ketua Banggar DPR Sebut Nota Keuangan RAPBN 2026 Realistis

KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah merespons nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto realistis. Said mencermati sejumlah hal menarik, yakni pemerintah memilih mengambil target target moderat dan realistis di RAPBN 2026. 

Ia mengatakan hal itu tampak dari sejumlah angka indikator asumsi ekonomi makro tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi di targetkan sebesar 5,4%, Target inflasi di level 2,5%, Yield SUN 10 tahun diproyeksikan sebesar 6,9%, sedangkan kurs rupiah Rp16.500/$. Sementara harga ICP 70$/barel, lifting minyak bumi 610 ribu barel/ hari, dan limiting gas bumi 984 setara ribu barel/hari.
 
Ia mengatakan usulan atas angka ekonomi makro ini menunjukkan pemerintah memilih jalan moderat atau titik tengah dari angka batas bawah dan atas kesepakatan antara Banggar DPR dengan pemerintah.

"Pilihan angka moderat ini menunjukkan pemerintah realistis dalam menghitung tantangan tahun 2026 yang tidak mudah, akibat dampak pemberlakuan tarif dari Presiden Trump, efek rambatan konflik gepolitik, menurunnnya daya beli rumah tangga, serta banyaknya lay off pada sektor manufaktur," kata Said melalui keterangannya, Jumat (15/8).

Baca juga : Gerakkan Ekonomi Lebih Ekspansif, Ketua Banggar DPR Sebut Pemerintah Perlu Libatkan Swasta

Said mengatakan pada rancangan postur APBN 2026, target pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun, pemerintah lebih memilih batas atas dari pembicaraan awal. Sementara untuk belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun menunjukkan pilihan yang berbeda, yakni mengambil angka moderat dari batas bawah dan atas. Dengan pilihan ini berkonsekuensi prosentase defisit RAPBN 2026 lebih rendah dari tahun 2025, yakni sebesar 2,48% setara Rp638,8 triliun.

Ia mengatakan tingginya target pendapatan negara yang dipilih oleh pemerintah patut didukung. Namun, pemerintah harus ekstra hati-hati, terutama dalam hal kebijakan perpajakan. 

Saat ini, kata ia, ada sentimen negatif atas pengenaan pajak tinggi yang naik beratus ratus persen pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan di banyak pemerintah daerah. Pemerintah hendaknya hati-hati dan menimbang ulang jika menempuh kebijakan perluasan perpajakan, atau menaikkan tarif perpajakan untuk menguber target pendapatan.
 
Said menyarankan pemerintah lebih fokus mengejar wajib pajak nakal yang melakukan penghindaran pajak. Lalu, memanfaatkan peluang dari perpajakan global paska kesepakatan di OECD, terutama atas beroperasinya berbagai layanan perusahaan multinasional pada lintas negara. 

Ia juga meminta pemerintah mengoptimalkan pajak karbon untuk mendorong transformasi perekonomian nasional lebih ramah lingkungan, serta meningkatkan investasi pada sektor sumber daya alam agar penerimaan negara dari bagi hasil sektor tersebut semakin membesar.

Lebih lanjut, pada sisi belanja negara, pemerintah mengambil posisi angka tengah dari pembahasan Kem PPKF, hasilnya, strategi ini bisa menekan defisit APBN di bawah 2,5% PDB. Dengan demikian kebutuhan pembiayaan tidak terlalu besar.
 
Terhadap postur belanja negara, alokasi belanja pusat jauh lebih besar dibandingkan transfer ke daerah dan desa. Rancangan pelanja pusat sebesar Rp3.136,5 triliun, sementara APBN 2025 sebesar Rp2.701,4, atau naik Rp435,1 triliun, sebaliknya alokasi transfer ke daerah dan desa malah mengecil menjadi Rp650 triliun dari APBN tahun 2025 sebesar Rp919,9 triliun atau turun Rp269,9 triliun
 
"Kecenderungan makin memusatnya anggaran negara ke pusat perlu pertimbangkan ulang oleh pemerintah, dan di saat yang sama kewenangan pemda juga semakin mengecil paska Undang Undang Cipta Kerja. Situasi ini membuat fiskal daerah akan semakin melemah, sehingga inisiatif pembangunan di daerah hanya akan bertumpu pada anggaran pusat," katanya. (E-4)