Prabowo: BUMN Harus Jadi Kekuatan Ekonomi, bukan Beban Negara

PRESIDEN Prabowo Subianto meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menjadi tulang punggung perekonomian dan menyumbang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengkritik keras praktik pengelolaan BUMN yang dinilainya tidak efisien dan penuh pemborosan.

Hal itu ia ungkapkan saat menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Jakarta, Jumat (15/8). Dalam pidatonya, Prabowo mengajak publik melihat BUMN dengan kacamata bisnis.

"Dalam dunia bisnis kita mengenal istilah return on asset. Dalam bisnis dikatakan bisnis itu baik dan berhasil kalau return on asset adalah sekitar 12%. Katakanlah konservatif 10%, katakanlah untuk Indonesia cukup 5%," ujarnya.

Baca juga : Prabowo Pamer Peran Aktif Indonesia di Panggung Dunia dari Palestina hingga BRICS

Menurutnya, aset yang dimiliki BUMN Indonesia bernilai sangat besar, mencapai lebih dari US$1.000 triliun. Dengan hitungan sederhana, jika dikelola dengan baik, BUMN seharusnya mampu memberikan kontribusi minimal US$50 miliar per tahun. "Kalau US$50 miliar, APBN kita tidak defisit," kata Prabowo.

Untuk mewujudkan target itu, ia telah memberi mandat khusus kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia guna membenahi pengelolaan BUMN. Ia mengaku prihatin dengan model pengelolaan yang dinilai tidak masuk akal dan terlalu membebani negara.

Prabowo mengungkapkan, ia memangkas jumlah komisaris di BUMN menjadi maksimal enam orang, bahkan idealnya hanya empat atau lima. Selain itu, ia menghapus pemberian tantiem yang menurutnya hanya akal-akalan. "Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti," katanya.

Baca juga : Sidang Tahunan MPR Digelar Jumat 15 Agustus

Ia mencontohkan kasus di mana seorang komisaris hanya rapat sebulan sekali namun menerima tantiem hingga Rp40 miliar setahun. 

Tantiem, atau bonus kinerja, selama ini diberikan kepada direksi dan dewan komisaris BUMN sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian target keuntungan perusahaan. Namun, Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.

"Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan," tutur Prabowo.

Presiden juga tidak segan memberikan pilihan tegas bagi direksi dan komisaris yang keberatan dengan kebijakan tersebut. "Kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti," ujarnya.

Dia memastikan banyak generasi muda yang siap menggantikan mereka. Prabowo menegaskan, reformasi pengelolaan BUMN adalah langkah serius yang tidak boleh setengah-setengah. Ia ingin memastikan setiap rupiah yang dihasilkan BUMN benar-benar menjadi manfaat bagi negara, bukan sekadar memperkaya segelintir pihak. (P-4)