Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-79 Kemerdekaan RI, sekaligus Penyampaian RUU APBN TA 2025 oleh Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Ibas mengungkapkan pandangan dan harapannya terhadap APBN 2025 yang akan datang.
“Harapan kita negara aman, ekonomi bertumbuh, terjadi kesinambungan pembangunan dan ekonomi nasional,” ujar Ibas. Ia menegaskan bahwa keamanan dan pertumbuhan ekonomi merupakan fondasi penting untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Banggar DPR RI ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan APBN. “APBN kita sehat, program pro-rakyat dapat mengentaskan kemiskinan termasuk program makan gratis (gizi sehat), transisi pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo,” kata Ibas.
Baca juga : Penaikan Gaji ASN Tambah Beban APBN
Saat ditemui oleh awak media, Ibas turut menyampaikan bahwa ia menyambut baik program presiden terpilih, Prabowo, dalam memperhatikan masyarakat kecil melalui program gizi sehat.
“Kami menyambut baik juga apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo untuk bagaimana memperhatikan masyarakat kecil, rumah tangga, dan anak-anak terkait dengan program gizi sehat. Dan jika program itu berjalan bagus, itu juga merupakan salah satu cara untuk mempercepat tingkat kesejahteraan di tingkat daerah,” ujarnya.
Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menyoroti perlunya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga : Jokowi Sebut Bansos Beras 10 Kg Bisa Dilanjutkan Sampai Desember 2024
“Program pembangunan merata untuk stimulasi multiplier effect di daerah,” tambahnya. Ibas percaya bahwa pembangunan yang merata akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara daerah dan pusat.
Ibas juga berharap agar investasi luar negeri terus bertambah. “Investasi luar negeri bertambah untuk ciptakan lapangan kerja,” ungkapnya.
Dalam pandangannya, menjaga keamanan dan keadilan di tengah perubahan politik adalah hal yang penting.
Baca juga : Alokasikan Anggaran 5% ke Bansos Menyusahkan
“Saya juga berharap sebagai wakil rakyat, politik, tentu kita ingin terjadinya keamanan yang berkelanjutan, keadilan yang berkelanjutan, dan juga komitmen pada masyarakat kita untuk bisa benar-benar meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lapangan pekerjaan," tegas Ibas.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjawab tantangan bangsa, termasuk dalam mengangkat generasi muda agar menjadi lebih berkembang, demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
Di akhir pernyataannya, Ibas menekankan pentingnya pengelolaan APBN yang bijaksana. Prinsip-prinsip ini, menurutnya, harus menjadi panduan dalam pengelolaan APBN 2025 untuk memastikan keberlanjutan ekonomi nasional.
“Dan juga tetap penting agar pendapatan negara tumbuh, defisit terjaga, utang terkelola dan prudent dalam pelaksanaannya,” tutup Ibas. (Z-8)
Dari hasil evaluasi dan pengawasan DPRD, anggaran 2024 diharapkan memprioritaskan masalah pendidikan, program sosial, dan program kewilayahan.
PRESIDEN Joko Widodo mengatakan, perubahan lanskap global yang sangat cepat, khususnya karena pergeseran geopolitik.
KESEMPATAN Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) tidak akan terbuka selamanya. Pemanfaatan bonus demografi menjadi kuncinya.
UNTUK mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur 2024 dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2024 mencapai Rp45,7 triliun.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved