Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global yang tinggi.
“Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Aktivitas usaha juga tetap ekspansif, terutama di sektor manufaktur, perdagangan, transportasi, serta akomodasi dan makanan-minuman,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (5/8).
Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN memainkan peran kunci sebagai instrumen counter-cyclical.
“Kami menggunakan APBN untuk menjaga stabilitas dan memperkuat optimisme ekonomi, melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal,” jelasnya.
Stimulus yang disalurkan termasuk insentif diskon transportasi, penguatan bantuan sosial, dan subsidi upah langsung ke rekening pekerja formal. “Langkah ini efektif menjaga daya beli, terutama kelompok menengah bawah,” tambahnya.
Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97% yoy, turut didukung inflasi yang terkendali di 2,18%. Di sisi lain, pencairan gaji ke-13 lebih dari Rp37 triliun turut mendorong konsumsi domestik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa target pemerintah untuk semester II adalah 5,2%. “Dengan capaian BPS hari ini, Indonesia kembali ke jalur 5%,” ujarnya.
Ia membandingkan capaian Indonesia dengan beberapa negara lain: Tiongkok (5,2%), Malaysia dan Singapura lebih rendah, sementara AS hanya 2% dan Korea juga melambat. “Indonesia termasuk yang tertinggi di G20 dan ASEAN,” tegas Airlangga.
Menurutnya, indikator eksternal Indonesia masih solid: cadangan devisa mencapai US$152,6 miliar, neraca perdagangan mencatat surplus selama 62 bulan berturut-turut, dan rasio utang tetap terkendali di kisaran 30%.
Pemerintah juga menyoroti beberapa program strategis ke depan, termasuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, subsidi perumahan FLPP, serta dorongan investasi melalui deregulasi, penguatan SDM, dan insentif fiskal seperti tax holiday dan super deduction.
“Meski ketidakpastian global masih tinggi, ada sinyal positif dari perbaikan sisi perdagangan global, termasuk meredanya dampak tarif Trump. IMF memproyeksikan pertumbuhan global naik ke 3%, dengan AS tumbuh 1,8% dan China 4,8%,” pungkasnya. (Z-10)
Purbaya menjelaskan bahwa meskipun kondisi global penuh ketidakpastian, permintaan domestik masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi.
LPEI memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia masih diperkirakan tumbuh 4-5 persen dengan mempertimbangkan dinamika harga komoditas dan perdagangan global dengan catatan
Batam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76% secara tahunan (year-on-year) pada 2025. Angka itu menjadikannya sebagai yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
UBS menggelar UBS OneASEAN Summit untuk ke-14 kalinya dengan menghadirkan lebih dari 850 investor institusional, pembuat kebijakan, serta pemimpin industri dari berbagai negara.
Bank Indonesia (BI) mengapresiasi catatan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari tahun ini.
Gubernur BI Perry Warjiyo proyeksikan pertumbuhan ekonomi RI triwulan I 2026 tetap kuat di tengah tantangan global. Simak faktor pendorong dan analisisnya.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved