Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global yang tinggi.
“Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Aktivitas usaha juga tetap ekspansif, terutama di sektor manufaktur, perdagangan, transportasi, serta akomodasi dan makanan-minuman,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (5/8).
Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN memainkan peran kunci sebagai instrumen counter-cyclical.
“Kami menggunakan APBN untuk menjaga stabilitas dan memperkuat optimisme ekonomi, melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal,” jelasnya.
Stimulus yang disalurkan termasuk insentif diskon transportasi, penguatan bantuan sosial, dan subsidi upah langsung ke rekening pekerja formal. “Langkah ini efektif menjaga daya beli, terutama kelompok menengah bawah,” tambahnya.
Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97% yoy, turut didukung inflasi yang terkendali di 2,18%. Di sisi lain, pencairan gaji ke-13 lebih dari Rp37 triliun turut mendorong konsumsi domestik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa target pemerintah untuk semester II adalah 5,2%. “Dengan capaian BPS hari ini, Indonesia kembali ke jalur 5%,” ujarnya.
Ia membandingkan capaian Indonesia dengan beberapa negara lain: Tiongkok (5,2%), Malaysia dan Singapura lebih rendah, sementara AS hanya 2% dan Korea juga melambat. “Indonesia termasuk yang tertinggi di G20 dan ASEAN,” tegas Airlangga.
Menurutnya, indikator eksternal Indonesia masih solid: cadangan devisa mencapai US$152,6 miliar, neraca perdagangan mencatat surplus selama 62 bulan berturut-turut, dan rasio utang tetap terkendali di kisaran 30%.
Pemerintah juga menyoroti beberapa program strategis ke depan, termasuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, subsidi perumahan FLPP, serta dorongan investasi melalui deregulasi, penguatan SDM, dan insentif fiskal seperti tax holiday dan super deduction.
“Meski ketidakpastian global masih tinggi, ada sinyal positif dari perbaikan sisi perdagangan global, termasuk meredanya dampak tarif Trump. IMF memproyeksikan pertumbuhan global naik ke 3%, dengan AS tumbuh 1,8% dan China 4,8%,” pungkasnya. (Z-10)
Gubernur BI Perry Warjiyo proyeksikan pertumbuhan ekonomi RI triwulan I 2026 tetap kuat di tengah tantangan global. Simak faktor pendorong dan analisisnya.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan langkah pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% sekaligus mempercepat pembangunan konektivitas.
Pelajari cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan rumus PDB riil. Panduan lengkap beserta indikator dan contoh penghitungan mudah.
Transisi menuju ekonomi sirkular dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan daya saing nasional, serta membantu pencapaian target Net Zero Emissions 2060.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie usai acara menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah dinamika global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved