Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit. Dalam pemaparan arsitektur APBN 2026 di hadapan para wakil rakyat, ia menyatakan komitmen penuh pemerintahannya untuk menjalankan efisiensi dan menghilangkan kebocoran anggaran demi mencapai target ambisius tersebut.
Hal itu a ungkapkan saat menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Jakarta, Jumat (15/8).
"Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi, sehingga defisit ini ingin kita tekan sekecil mungkin. Harapan saya, cita-cita saya, untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisit," ujar Prabowo.
Ia menggarisbawahi, penghapusan defisit memerlukan keberanian politik dan tekad kuat untuk menutup kebocoran. Menurutnya, dukungan dari semua kekuatan politik di Indonesia menjadi kunci keberhasilan. "Kita harus berani dan bertekad menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran, dan untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.
Prabowo optimistis, dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia memiliki kapasitas untuk mencapai kemakmuran bersama. Sebagai strategi, pemerintah akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif secara masif sehingga pembangunan tidak hanya bergantung pada APBN.
Desain APBN, kata Prabowo, tetap dibuat fleksibel agar adaptif dan responsif terhadap guncangan global maupun domestik. Untuk menjaga kesehatan fiskal, ia menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan.
"APBN harus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan," ujarnya.
Optimalisasi pendapatan negara akan dilakukan secara konsisten, dengan pajak sebagai instrumen keadilan dan pemerataan. Prabowo menegaskan, sistem perpajakan harus adil dan berpihak kepada yang membutuhkan.
Meski akan meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Insentif fiskal, menurutnya, akan diberikan secara terarah dan terukur untuk mendorong aktivitas ekonomi strategis.
Selain itu, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang lebih kuat dan terintegrasi, agar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Ia menyebut setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif demi menghasilkan nilai tambah.
"Pengelolaan SDA akan kita perkuat untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif agar menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat," kata Prabowo.
Adapun APBN 2026 dirancang dengan alokasi belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun dan target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun. Dengan struktur tersebut, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp638,8 triliun atau setara 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB). (Mir/M-3)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
SOSIOLOG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Tantan Hermansah menjelaskan perlunya edukasi agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bayar iuran untuk peserta BPJS Kesehatan
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menegaskan bahwa keberlanjutan BPJS Kesehatan penting. Namun kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak menjawab persoalan defisit.
revisi APBN 2026 untuk mendorong belanja yang lebih agresif tahun depan
PENELITI dari Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut defisit pada awal tahun ini sebagai sinyal kemunduran kinerja fiskal yang perlu diwaspadai.
Sisdiono menyebut angka defisit sebesar itu muncul setelah diadakan rapat perhitungan anggaran antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dipimpin Sekretaris Daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved