Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal. Ia mengingatkan para menteri untuk menjaga defisit APBN. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
"Pada rapat intensif tersebut, Kepala Negara menerima laporan perkembangan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang juga turut hadir dalam rapat tersebut.
Teddy menjelaskan Presiden Prabowo memberikan arahan lengkap dan strategis, khususnya mengenai langkah reformasi fiskal, fokus belanja negara, serta pengendalian defisit yang tetap terjaga. Prabowo juga mengingatkan jajaran menterinya bahwa APBN harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Tidak hanya membahas persoalan fiskal, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menerapkan langkah-langkah deregulasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula persiapan penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2026 yang rencananya akan disampaikan secara langsung oleh Presiden kepada DPR pada Agustus," katanya.
Rapat terbatas mengenai APBN itu digelar pada Selasa (22/7) malam setelah rapat terkait optimalisasi kawasan ekonomi khusus (KEK) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta. (Ant/E-3)
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan dukungan terhadap wacana kenaikan batas defisit anggaran negara dari 3% menjadi 4% dari PDB.
Salah satunya, realisasi program Makan Siang Gratis (MBG) tercatat sebesar Rp36,6 triliun per 21 Februari.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan pemerintah tak akan naikkan tarif pajak PPh 21 meski ada rekomendasi IMF. Fokus perkuat daya beli & ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Fauzo mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang hanya menyentuh angka 86,7 persen menjadi catatan merah bagi pemerintah.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai sinyal bahaya menyusul keputusan lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service.
Indonesia berada pada situasi psikologis publik yang menarik. Survei Ipsos awal tahun menunjukkan optimisme masyarakat Indonesia mencapai sekitar 90 persen
Langkah pemerintah yang membatasi pesanan pita cukai SKT sangat tidak adil karena sektor ini merupakan industri padat karya,
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved