Merawat Optimisme Bangsa

MEMASUKI 2026, Indonesia berada pada situasi psikologis publik yang menarik. Survei Ipsos awal tahun menunjukkan optimisme masyarakat Indonesia mencapai sekitar 90 persen —tertinggi dibandingkan negara lain. Di tengah ketidakpastian global, angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah modal sosial sangat berharga.

Optimisme adalah energi. Ia mendorong keberanian mengambil risiko, memicu kreativitas, dan memperkuat daya tahan sosial. Namun, sejarah mengingatkan, optimisme juga rapuh. 

Tanpa arah yang dipahami bersama, tanpa konsistensi kebijakan, dan tanpa transparansi, optimisme dapat berubah menjadi kekecewaan kolektif. Oleh karena itu, optimisme bangsa tidak cukup dirayakan— ia harus dirawat.

Baca juga : Komitmen Tingkatkan Literasi dan Akses Investasi, Bibit.id Sabet Penghargaan Bergengsi

Dalam konteks ini, sejumlah sinyal eksternal patut dibaca secara jernih. Penurunan rating investasi Indonesia oleh Moody’s, misalnya, tidak seharusnya ditanggapi defensif. Demikian pula pembekuan penyesuaian indeks oleh MSCI untuk pasar modal Indonesia, yang didorong kekhawatiran terhadap transparansi data. Laporan pelaku pasar bahkan mengingatkan potensi penurunan status Indonesia jika perbaikan tidak dilakukan hingga Mei 2026.

Semua sinyal tersebut bukan vonis, melainkan peringatan dini. Ia menunjukkan area yang membutuhkan perhatian konkret: kualitas data, konsistensi kebijakan, dan kredibilitas institusi. Cara negara merespons peringatan inilah yang akan menentukan apakah optimisme publik menguat atau justru terkikis.

Pertanyaannya kemudian: siapa yang harus berperan aktif merawat optimisme ini, dan bagaimana perannya?

Baca juga : TaxPrime Dukung Pemerintah Tingkatkan Investasi melalui Optimalisasi Fasilitas Fiskal

Pertama, pemerintahan, khususnya di tingkat pusat. Presiden dan lingkar strategisnya memegang peran kunci sebagai penjaga arah dan narasi nasional. Optimisme publik tidak runtuh karena kebijakan yang sulit, melainkan karena kebijakan yang tidak dijelaskan secara jujur dan konsisten. Kepastian arah, komunikasi yang terbuka, dan keselarasan antar-kebijakan adalah fondasi kepercayaan.

Kementerian teknis —terutama yang mengelola fiskal, perencanaan, dan sektor keuangan— berfungsi sebagai penjaga kepercayaan rasional. Transparansi data, keterbukaan terhadap evaluasi eksternal, serta kemauan mengoreksi diri menjadi prasyarat mutlak. Dalam ekonomi modern, kepercayaan dibangun bukan lewat retorika, melainkan lewat data yang dapat diuji.

Pemerintah daerah pun tidak kalah penting. Di sanalah negara hadir secara nyata dalam kehidupan warga dan dunia usaha. Ribuan keputusan kecil —soal perizinan, layanan publik, dan konsistensi aturan— dapat memperkuat atau justru meruntuhkan optimisme nasional.

Kedua, dunia usaha. Dalam iklim optimisme tinggi, dunia usaha sering berada di persimpangan antara kepentingan jangka pendek dan keberlanjutan sistem. Dunia usaha yang matang menyadari bahwa keuntungan jangka panjang hanya mungkin tumbuh di atas fondasi kepercayaan. Praktik transparan, kepatuhan terhadap aturan, serta kemitraan terbuka dengan pemerintah bukan beban, melainkan investasi reputasi.

Dunia usaha juga memiliki peran korektif: menyampaikan masukan berbasis data, bukan lobi tertutup; mendorong standar pelaporan yang kredibel; dan membantu menjembatani kepentingan nasional dengan ekspektasi global. Optimisme pasar tidak lahir dari euforia, melainkan dari keyakinan bahwa sistem bekerja secara adil dan dapat diprediksi.

Ketiga, media, ilmuwan, dan masyarakat sipil. Media memegang tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas ruang publik. Kritik diperlukan, tetapi harus berbasis data dan konteks, bukan sensasi. Media yang hanya membakar emosi publik justru menggerogoti optimisme yang ingin dijaganya.

Ilmuwan dan akademisi berperan sebagai penerjemah kompleksitas. Mereka membantu publik memahami isu fiskal, pasar modal, dan investasi tanpa menyederhanakan secara menyesatkan. Bangsa yang optimistis tetapi abai pada ilmu pengetahuan adalah bangsa yang rapuh.

Sementara itu, masyarakat sipil perlu bergerak dari sekadar protes menuju partisipasi. Mengawal transparansi, menawarkan solusi, dan menjembatani kebijakan dengan realitas sosial akan memperkuat rasa memiliki terhadap arah pembangunan.

Sejarah Indonesia memberi pelajaran yang jelas. Bangsa ini melawan penjajahan dengan keyakinan, tekad, dan gotong royong. Namun, rezim demi rezim tumbang ketika kepercayaan publik menurun —akibat ketertutupan, manipulasi informasi, dan jarak antara elite dan rakyat. Negara tidak runtuh saat rakyat berhenti berharap, melainkan saat mereka berhenti percaya.

Optimisme 90 persen adalah anugerah sejarah. Agar ia menjelma menjadi energi bergerak tanpa batas, optimisme harus dilembagakan melalui tata kelola yang jujur, kebijakan yang konsisten, dan partisipasi yang bermakna. Merawat optimisme bangsa pada akhirnya adalah merawat kepercayaan bersama —fondasi paling mendasar bagi masa depan Indonesia.