Koreksi Moody's terhadap Peringkat Utang Indonesia Jadi Alarm bagi Kredibilitas Fiskal

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai sinyal bahaya menyusul keputusan lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service yang menurunkan prospek (outlook) kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski peringkat utang masih tertahan di level Baa2 (Investment Grade), perubahan prospek ini dinilai sebagai peringatan dini akan risiko masa depan.

Ketua Bidang Ekonomi, Industri, dan Investasi DPP Projo, Bonar Sianturi, menegaskan bahwa revisi prospek tersebut bukan sekadar angka teknis, melainkan sirene peringatan bagi para pengambil kebijakan di tanah air.

"Revisi prospek negatif ini bukan vonis, melainkan sirene ambulans. Pesannya sederhana: hari ini kita masih sehat, tetapi arah kebijakan membuat pasar ragu dengan kondisi kita besok. Ini adalah jeda sebelum penurunan rating yang sesungguhnya jika tidak ada koreksi," ujar Bonar melalui keterangannya, Kamis (12/2/2026).

Baca juga : Respons Outlook Negatif Moody’s, BEI: Fundamental Emiten masih Kuat

Bonar menilai ironi muncul karena alarm ini berbunyi di saat indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan PDB dan konsumsi domestik sebenarnya masih terlihat kuat. Menurutnya, pasar global kini tidak lagi hanya menghitung angka pertumbuhan, melainkan konsistensi dan kredibilitas kebijakan. Ia menyoroti sejumlah agenda besar pemerintah, mulai dari pembentukan super holding Danantara hingga program sosial masif seperti Makan Bergizi Gratis dan pembangunan perumahan, yang membawa konsekuensi fiskal besar.

"Setiap lompatan besar ada konsekuensinya. Tanpa tata kelola yang ketat, utang BUMN bisa menjelma menjadi kewajiban negara. Pasar tidak menilai niat baik atau mimpi, mereka menilai kemampuan membayar dan rekam jejak kebijakan yang rapi," tegasnya.

Situasi ini, menurut Bonar, diperparah dengan kegelisahan pasar modal yang sebelumnya juga sempat dipicu oleh isu likuiditas dari MSCI. Bonar menekankan bahwa bagi investor global, kepastian hukum dan stabilitas arah kebijakan jauh lebih berharga daripada janji pertumbuhan dua digit.

Baca juga : Airlangga Minta Danantara Jelaskan Arah Fiskal RI ke Moody’s

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan refleksi dan aksi nyata guna mengembalikan kepercayaan pasar. Langkah-langkah seperti komunikasi fiskal yang jujur, peta jalan anggaran yang jelas, hingga audit terbuka atas BUMN besar menjadi krusial.

"Indonesia belum terlambat. Kita punya kemewahan waktu untuk berbenah sebelum krisis datang. Disiplin fiskal dan transparansi mungkin terdengar teknokratis, tapi di situlah kepercayaan lahir. Negara tidak perlu sempurna, cukup terlihat dapat diprediksi," pungkasnya.

Penataan subsidi, pengendalian defisit, serta pemisahan mandat sosial dan komersial pada BUMN diharapkan dapat menjadi sinyal positif bagi lembaga pemeringkat dan investor dunia. Bonar meyakini bahwa jika pemerintah konsisten dalam pengelolaan, biaya pinjaman akan turun dan arus modal akan kembali mengalir deras ke dalam negeri. (E-3)