Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menilai ekonomi Indonesia tetap solid seiring keputusan Moody's Investors Service (Moody's) yang mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level Baa2 dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.
Penjabat sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, perekonomian Indonesia yang masih kuat didukung oleh kerangka kebijakan makro yang disiplin serta ketahanan sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
"Moody's juga menegaskan perekonomian Indonesia tetap resilien, ditopang oleh kekuatan struktural serta kebijakan fiskal dan moneter yang prudent," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (6/2).
Sejalan dengan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,11% sepanjang 2025, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Menurut Friderica, kinerja tersebut mencerminkan ketahanan perekonomian nasional dalam menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global, sekaligus menjadi penopang utama dalam menghadapi ketidakpastian jangka pendek yang tercermin dalam outlook.
Friderica menyampaikan bahwa OJK akan terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ke depan, OJK akan secara konsisten menjalankan Program Prioritas 2026 dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, serta pendalaman pasar keuangan secara terukur," katanya.
Seluruh agenda tersebut, lanjutnya, diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pembiayaan Program Prioritas Pemerintah, serta memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor.
Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta memperluas dukungan pembiayaan bagi pembangunan jangka menengah dan panjang. (I-2)
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai sinyal bahaya menyusul keputusan lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service.
Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons pengumuman Moody’s yang menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif sambil mempertahankan peringkat Baa2.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Danantara Indonesia untuk menjelaskan kepastian arah kebijakan fiskal Indonesia kepada Moody's.
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan pentingnya pembenahan kelembagaan dan konsistensi kebijakan pemerintah dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional.
LEMBAGA pemeringkat Moody's mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook menjadi negatif pada 5 Februari 2026.
Dana tersebut diindikasikan digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi, pembayaran bunga deposito yang telah dicairkan tanpa sepengetahuan deposan
OJK menyerahkan Dirut SWAT berinisial SAS ke Kejaksaan Negeri Boyolali atas kasus manipulasi harga saham. Simak modus operandi dan kronologi lengkapnya di sini.
RATUSAN nasabah terlihat mendatangi Perumda BPR Bank Cirebon. Mereka menanyakan nasib uang yang sudah disimpan di perusahaan milik Pemda Kota Cirebon.
Mensesneg Prasetyo Hadi berharap panitia seleksi mampu menjaring pimpinan OJK yang kompeten dan memahami ekosistem jasa keuangan demi menjaga stabilitas pasar.
OJK menetapkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk, PT Multi Makmur Lemindo Tbk, serta pihak-pihak terkait.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved