Pembiayaan dan Tata Kelola Jadi Tantangan PSN Baru

Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel. Namun di balik peluang tersebut, terdapat tantangan krusial yang harus diantisipasi pemerintah, terutama dalam aspek pembiayaan dan tata kelola proyek.

Koordinator Analis Laboratorium Indonesia 2045 Reyhan Noor menilai, ketujuh PSN yang baru ditetapkan dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional. Hanya, ia menekankan, hal tersebut hanya akan tercapai bila masalah penyerapan anggaran di tingkat implementasi teknis dapat diselesaikan dengan baik.

"Ketujuh PSN mempunyai potensi dampak ekonomi yang signifikan bila dilaksanakan dengan implementasi yang optimal dan akuntabel," ujar Reyhan saat dihubungi, Rabu (23/7). 

Baca juga : Pemerintah: Ekonomi Harus Tumbuh di Atas 6% untuk Capai Visi 2045

Lebih jauh, ia menyoroti pengalaman pelaksanaan PSN selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan pentingnya merancang skema pembiayaan yang berkelanjutan. 

Ia menekankan PSN tidak seharusnya hanya bergantung pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, beban fiskal dapat bertambah berat jika proyek-proyek tersebut tidak dirancang dengan prinsip tata kelola yang kuat sejak awal.

"Pembiayaan PSN yang mengandalkan APBN atau penugasan BUMN tidak akan berhenti begitu PSN selesai dibangun atau dilaksanakan. Pembiayaan perlu didasari dengan tata kelola yang baik sehingga tidak membebani pada masa mendatang," kata Reyhan.

Baca juga : Pemerintahan Prabowo Subianto Geser Paradigma PSN

Salah satu perhatian khusus diberikan kepada penugasan bank-bank Himbara untuk mendukung pembiayaan PSN Koperasi Merah Putih. Reyhan menilai, meskipun nilai penyaluran terkesan kecil, jumlah koperasi yang tinggi dan minimnya transparansi justru meningkatkan risiko gagal bayar secara signifikan.

"Probabilitas gagal bayar akan meningkat signifikan dengan jumlah koperasi yang banyak tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyalurannya," ujarnya.

Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga independensi lembaga keuangan dan otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. 

Reyhan menekankan, otonomi bank Himbara dalam melakukan penilaian risiko kredit harus dipertahankan agar tidak menciptakan risiko sistemik yang berbahaya.

"Sebagai institusi perbankan yang diawasi oleh OJK, otonomi Himbara dalam penilaian risiko penyaluran kredit perlu dipertahankan agar tetap menjaga adanya bahaya sistemik. Begitu pula dengan OJK yang seharusnya tetap independen menjaga dan mengawasi sektor perbankan agar trauma yang ditakutkan tidak berulang kembali," jelas Reyhan.

Diketahui, pemerintah akan memiliki total 219 Proyek Strategis Nasional pada tahun 2026. Jumlah tersebut bertambah setelah Presiden Prabowo Subianto mengarahkan penambahan tujuh PSN baru yang sejalan dengan visi misi pemerintahannya.

“Fokus diarahkan pada percepatan peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan, swasembada pangan dan energi, pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah,” ujar anggota Badan Anggaran DPR Charles Meikansyah dalam rapat kerja bersama pemerintah di Jakarta, Selasa (22/7).

Adapun tujuh PSN baru tersebut mencakup PSN Makan Bergizi Gratis, PSN Sekolah Rakyat, PSN Koperasi Merah Putih, PSN Digitalisasi Pendidikan, PSN Kartu Kesejahteraan, PSN Kartu Usaha Afirmatif, dan PSN Pengelolaan Sampah Terpadu. (E-3)