Jaga Roda Ekonomi, Pemerintah Diminta untuk Tunda Kenaikan Cukai Tembakau dan Berantas Rokok Ilegal

PENERIMAAN negara meleset lebih rendah dari yang seharusnya. Indikiasi itu terus berlanjut dan dikhawatirkan APBN gagal menopang pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pemerintah.

Kurangnya penerimaan negara termasuk dari beacukai memang harus menjadi perhatian. Dalam kunjungannya menyapa Kaum Buruh yang bekerja di PT. Mitra Adi Jaya (MAJ) di Provinsi Yogyakarta yang bermitra dengan Grup  Sampoerna pada Sabtu (19/7/25), Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat meminta pemerintah harus lebih kreatif lagi. 

Kekayaan Besar?

Menurut Jumhur, Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara, bukan milik segelintir orang saja. 

Baca juga : Serikat Pekerja DIY Tolak PP 28/2024: Picu Peningkatan Peredaran Rokok Ilegal

“Jangan lah mengisi pundi APBN itu mengambil lebih banyak lagi dari cukai dan keguatan usaha tembakau, yang saat ini saja sudah sekitar 10% dari APBN atau hampir Rp. 300 trilyun”, kata Jumhur

Ganggu Ekosistem?

Selanjutnya Jumhur menjelaskan, dengan kenaikan cukai ini bisa menganggu ekosistem usaha dari  tembakau yang pada akhirnya bisa meningkatkan angka PHK pada sektor padat karya ini yang melibatkan sekitar 6 juta pekerja. 

“Pemberantasan rokok illegal harus sangat serius dikerjakan oleh aparat  khususnya aparat beacukai, apalagi dana bagi hasil dari cukai rokok ini juga boleh digunakan untuk pemberantasan peredaran rokok illegal. Bila semua membayar cukai dengan benar, maka tentu akan ada pendapatan lagi buat negara”, tegas Jumhur

Kaum Difabel?

Dalam kesempatan yang sama, Jumhur mengapresiasi perusahaan PT. MAJ telah mempekerjakan sekitar 1.3% pekerjanya dari kalangan difabel di antaranya mereka yang tuna rungu wicara.

“Ini adalah contoh baik perusahaan karena mempekerjakan difabel lebih dari 1% dari jumlah total pekerjanya,” pungkas Jumhur. (Cah/P-3)