Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
PENERIMAAN negara meleset lebih rendah dari yang seharusnya. Indikiasi itu terus berlanjut dan dikhawatirkan APBN gagal menopang pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pemerintah.
Kurangnya penerimaan negara termasuk dari beacukai memang harus menjadi perhatian. Dalam kunjungannya menyapa Kaum Buruh yang bekerja di PT. Mitra Adi Jaya (MAJ) di Provinsi Yogyakarta yang bermitra dengan Grup Sampoerna pada Sabtu (19/7/25), Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat meminta pemerintah harus lebih kreatif lagi.
Menurut Jumhur, Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara, bukan milik segelintir orang saja.
“Jangan lah mengisi pundi APBN itu mengambil lebih banyak lagi dari cukai dan keguatan usaha tembakau, yang saat ini saja sudah sekitar 10% dari APBN atau hampir Rp. 300 trilyun”, kata Jumhur
Selanjutnya Jumhur menjelaskan, dengan kenaikan cukai ini bisa menganggu ekosistem usaha dari tembakau yang pada akhirnya bisa meningkatkan angka PHK pada sektor padat karya ini yang melibatkan sekitar 6 juta pekerja.
“Pemberantasan rokok illegal harus sangat serius dikerjakan oleh aparat khususnya aparat beacukai, apalagi dana bagi hasil dari cukai rokok ini juga boleh digunakan untuk pemberantasan peredaran rokok illegal. Bila semua membayar cukai dengan benar, maka tentu akan ada pendapatan lagi buat negara”, tegas Jumhur
Dalam kesempatan yang sama, Jumhur mengapresiasi perusahaan PT. MAJ telah mempekerjakan sekitar 1.3% pekerjanya dari kalangan difabel di antaranya mereka yang tuna rungu wicara.
“Ini adalah contoh baik perusahaan karena mempekerjakan difabel lebih dari 1% dari jumlah total pekerjanya,” pungkas Jumhur. (Cah/P-3)
Angka pembatasan kadar nikotin sebesar 1 miligram dan tar sebesar 10 miligram dinilai sebagai standar yang sangat mustahil untuk dipenuhi oleh produk rokok kretek asli Indonesia
Regulasi yang tidak implementatif justru menjadi karpet merah oknum tertentu, sehingga mungkin saja beralih ke produk ilegal.
Jika diterapkan tanpa kesiapan ekosistem yang mendukung, petani tembakau bakal menghadapi tekanan ekonomi yang serius.
Wakil Ketua Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Heru D Wardhana menjelaskan bahwa rata-rata kandungan nikotin tembakau Indonesia di atas 3-5 persen, bahkan ada pula yang lebih tinggi.
Rekomendasi Batas Maksimal Kadar Tar dan Nikotin saat ini tengah dirancang oleh Tim Penyusun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK)
Proses perumusan kebijakan masih minim transparansi dan partisipasi publik, sehingga memerlukan regulatory impact assessment (RIA) yang komprehensif.
Komisi IX DPR RI berjanji akan terus memaksimalkan fungsi pengawasan agar kebijakan pengendalian tembakau tetap proporsional.
Berbagai bentuk penolakan dan keberatan muncul dari berbagai elemen masyarakat dalam penyelenggaraan forum Uji Publik Kajian Penentuan Batas Maksimal Nikotin dan Tar.
Ali Rido menyoroti risiko moral hazard apabila pelanggaran dianggap dapat dikompromikan melalui perubahan kebijakan.
Di tengah kontribusi cukai yang mencapai ratusan triliun rupiah dan keterlibatan jutaan tenaga kerja, industri hasil tembakau (IHT) menghadapi tekanan kebijakan yang kian kompleks.
Tembakau lokal Indonesia memiliki kecenderungannya memiliki kadar nikotin tinggi, sekitar 2 hingga 8 persen.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI Jakarta dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Selasa (23/12) mendapat sorotan serius.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved