Berita Terbaru tembakau Hari Ini

Perlu Keseimbangan Konstitusional dalam Merumuskan Kebijakan terkait Tembakau

Regulasi yang harmonis akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, memperkuat kepatuhan publik dan dunia usaha terhadap kebijakan pemerintah.

Pakar UNS: PP Kesehatan Harus Penuhi Hak Konstitusional Masyarakat

Melalui mekanisme Regulatory Impact Assessment (RIA), para peneliti UNS mendorong adanya pengujian dampak aturan secara berkala untuk memastikan keadilan bagi seluruh sektor.

Batasan Nikotin dan Tar Disebut Berpotensi Matikan Ekosistem Industri Hasil Tembakau

Perubahan regulasi yang mendadak akan menyebabkan kerugian besar terhadap stok tembakau yang telah dibeli industri saat ini. 

Harmonisasi dan Keadilan dalam Kebijakan Pertembakauan Harus Terus Didorong

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNS menyoroti adanya ketegangan antara aspek kesehatan dan perlindungan ekonomi dalam aturan pertembakauan.

Pengusaha Tembakau Menunggu Kepastian Penambahan Layer Tarif Cukai

Pengusaha tembakau Madura menagih janji penambahan layer tarif CHT oleh Menteri Keuangan. KEK Tembakau diharapkan dorong industrialisasi lokal.

Pengusaha Ungkap Paradoks Cukai Rokok, Mesin Fiskal tapi Ruang Gerak Industri Rakyat Dipersempit

Langkah pemerintah yang membatasi pesanan pita cukai SKT sangat tidak adil karena sektor ini merupakan industri padat karya, 

Konsumsi Tembakau Picu Lonjakan Kematian Kardiovaskular

Berdasarkan Global Burden of Disease (GBD) Study 2021, jumlah perokok laki-laki di Indonesia mencapai 63,2 juta jiwa, sementara perokok perempuan tercatat 11,6 juta jiwa.

BRIN Dorong Kebijakan Berbasis Risiko untuk Seimbangkan Industri Tembakau dan Kesehatan

BRIN menilai pendekatan kebijakan berbasis risiko menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kontribusi ekonomi industri olahan tembakau dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Wacana Plain Packaging Kemenkes Berisiko Tingkatkan Rokok Ilegal

Kemasan polos mempersulit pengawasan, mempermudah pemalsuan, dan membuat konsumen kesulitan membedakan produk asli dan ilegal.

Peta Jalan IHT Dibutuhkan untuk Jaga Keberlanjutan Industri Tembakau

Tekanan kebijakan yang terus menghantam Industri Hasil Tembakau (IHT) membuat banyak pihak mendesak pemerintah untuk segera menyusun peta jalan IHT nasional yang berkeadilan.

Legislator PDIP Soroti tidak Masuknya Tembakau dalam RUU Komoditas Strategis

Anggoya Baleg DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto, menyoroti absennya komoditas tembakau dalam daftar sektor potensial untuk hilirisasi yang dipaparkan pemerintah.

Legislator Tolak Wacana Framework Convention on Tobacco Control

Sejumlah tokoh masyarakat dan wakil rakyat menyoroti masuknya agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam regulasi yang disusun oleh Kementerian Kesehatan

Adopsi FCTC Dinilai Tidak Sesuai Kondisi Nasional

Industri tembakau dilemahkan oleh regulasi yang tumpang tindih dan konflik antar kebijakan, yang membuat petani semakin tertekan.

Ilmuwan Serukan Dialog Global untuk Dorong Kebijakan Tembakau Berbasis Sains

Mantan Direktur Penelitian, Kebijakan & Kerja Sama WHO, Tikki Pangestu, menilai adopsi strategi pengurangan risiko tembakau berjalan sangat lambat.

Pembahasan RPMK Tembakau belum Sepenuhnya Libatkan Pekerja dan Petani

Kalangan petani dan pekerja industri hasil tembakau meminta pemerintah untuk lebih melibatkan mereka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK)

Serikat Pekerja Minta Pemerintah Gencarkan Penindakan Rokok Ilegal

Pabrik rokok ilegal cenderung lebih mudah melakukan pemutusan hubungan kerja dan tidak memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya.

Pengurangan Tenaga Kerja di Industri Tembakau Kian Masif

Penegakan hukum terhadap rokok ilegal jauh lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan negara dibandingkan dengan terus menaikkan tarif cukai.

RUU Komoditas Strategis Diharapkan Jadi Angin Segar bagi Industri Tembakau

Indonesia mendapat keuntungan dari cukai rokok mencapai Rp216 triliun. Angka ini lebih besar daripada deviden BUMN yang ditarget mencapai Rp203,09 trilun pada 2025.

PP 28/2024 Dinilai Rugikan Daerah dan Industri Kreatif

Satu tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, kekhawatiran terhadap dampaknya terus bergulir.

Produksi Merosot, Industri Tembakau kian Tertekan

Tekanan terhadap sektor padat karya, khususnya industri hasil tembakau (IHT), kian nyata di tengah pelemahan ekonomi lokal dan dinamika global.

Keberanian di Tenda

Kolaborasi sebagai Fondasi

Jebakan 5% Saatnya Negara Berubah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia