Berita Terbaru tembakau Hari Ini

Wacana Plain Packaging Kemenkes Berisiko Tingkatkan Rokok Ilegal

Kemasan polos mempersulit pengawasan, mempermudah pemalsuan, dan membuat konsumen kesulitan membedakan produk asli dan ilegal.

Peta Jalan IHT Dibutuhkan untuk Jaga Keberlanjutan Industri Tembakau

Tekanan kebijakan yang terus menghantam Industri Hasil Tembakau (IHT) membuat banyak pihak mendesak pemerintah untuk segera menyusun peta jalan IHT nasional yang berkeadilan.

Legislator PDIP Soroti tidak Masuknya Tembakau dalam RUU Komoditas Strategis

Anggoya Baleg DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto, menyoroti absennya komoditas tembakau dalam daftar sektor potensial untuk hilirisasi yang dipaparkan pemerintah.

Legislator Tolak Wacana Framework Convention on Tobacco Control

Sejumlah tokoh masyarakat dan wakil rakyat menyoroti masuknya agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam regulasi yang disusun oleh Kementerian Kesehatan

Adopsi FCTC Dinilai Tidak Sesuai Kondisi Nasional

Industri tembakau dilemahkan oleh regulasi yang tumpang tindih dan konflik antar kebijakan, yang membuat petani semakin tertekan.

Ilmuwan Serukan Dialog Global untuk Dorong Kebijakan Tembakau Berbasis Sains

Mantan Direktur Penelitian, Kebijakan & Kerja Sama WHO, Tikki Pangestu, menilai adopsi strategi pengurangan risiko tembakau berjalan sangat lambat.

Pembahasan RPMK Tembakau belum Sepenuhnya Libatkan Pekerja dan Petani

Kalangan petani dan pekerja industri hasil tembakau meminta pemerintah untuk lebih melibatkan mereka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK)

Serikat Pekerja Minta Pemerintah Gencarkan Penindakan Rokok Ilegal

Pabrik rokok ilegal cenderung lebih mudah melakukan pemutusan hubungan kerja dan tidak memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya.

Pengurangan Tenaga Kerja di Industri Tembakau Kian Masif

Penegakan hukum terhadap rokok ilegal jauh lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan negara dibandingkan dengan terus menaikkan tarif cukai.

RUU Komoditas Strategis Diharapkan Jadi Angin Segar bagi Industri Tembakau

Indonesia mendapat keuntungan dari cukai rokok mencapai Rp216 triliun. Angka ini lebih besar daripada deviden BUMN yang ditarget mencapai Rp203,09 trilun pada 2025.

PP 28/2024 Dinilai Rugikan Daerah dan Industri Kreatif

Satu tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, kekhawatiran terhadap dampaknya terus bergulir.

Produksi Merosot, Industri Tembakau kian Tertekan

Tekanan terhadap sektor padat karya, khususnya industri hasil tembakau (IHT), kian nyata di tengah pelemahan ekonomi lokal dan dinamika global.

350 Ulama dari Pesantren Madura Modali Pengusaha untuk Beli Tembakau Petani

"Ini dilakukan sebagai komitmen dan kepedulian para ulama dalam ikut membantu petani, agar tembakau mereka terbeli dengan harga layak,"

DPR dan Petani Tembakau Tolak PP 28/2024, Tagih Janji Presiden Prabowo

SEJUMLAH pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau terus menuai protes dari berbagai kalangan.

Bupati Klaten Desak Pencabutan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024

Bupati Klaten Desak Pencabutan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024  

Serikat Pekerja Desak Pembatalan Pasal Tembakau di PP 28/2024

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.

Politisi Gerindra Desak Deregulasi PP 28/2024

Desakan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif semakin menguat.

Petani Tembakau Desak Deregulasi PP 28/2024

Jika industri tembakau sebagai pembeli utama bahan baku terganggu, maka penyerapan hasil panen petani akan menurun drastis.

Bupati Klaten Desak Moratorium Kenaikan Cukai Rokok

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menegaskan bahwa sektor tembakau merupakan salah satu andalan perekonomian daerah

Jaga Roda Ekonomi, Pemerintah Diminta untuk Tunda Kenaikan Cukai Tembakau dan Berantas Rokok Ilegal

Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia