Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
Tekanan kebijakan yang terus menghantam Industri Hasil Tembakau (IHT) membuat banyak pihak mendesak pemerintah untuk segera menyusun peta jalan IHT nasional yang komprehensif dan berkeadilan. Langkah ini dianggap penting sebagai panduan arah kebijakan lintas kementerian agar kebijakan terhadap sektor tembakau tak lagi bersifat sektoral dan parsial.
Selama ini, kebijakan terhadap IHT kerap berjalan tanpa koordinasi antarkementerian. Regulasi terkait cukai, peringatan kesehatan, hingga tata niaga seringkali dibuat secara terpisah, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap petani, pekerja pabrik, serta pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup pada sektor ini.
Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, menegaskan pentingnya roadmap IHT sebagai langkah awal untuk memperkuat sektor ini, terutama pada segmen padat karya seperti Sigaret Kretek Tangan (SKT).
“Persoalan mendasarnya adalah roadmap pertembakauan, selesaikan dulu roadmap itu. Karena kalau industri ini melemah, rakyat pun bakal sulit,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (3/12).
Misbakhun menambahkan, roadmap IHT harus menjadi landasan agar kebijakan tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat yang menggantungkan hidup pada industri ini. IHT selama ini merupakan salah satu sektor strategis nasional yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dan menjadi penggerak ekonomi di berbagai daerah sentra tembakau dan cengkeh. Penyusunan roadmap IHT diyakini akan memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, petani, hingga masyarakat sipil.
“Tidak dapat dipungkiri kalau industri hasil tembakau ini punya nilai ekonomi dan national interest yang nyata,” tegas Misbakhun. (E-3)
Di tengah kontribusi cukai yang mencapai ratusan triliun rupiah dan keterlibatan jutaan tenaga kerja, industri hasil tembakau (IHT) menghadapi tekanan kebijakan yang kian kompleks.
Sejumlah pelaku industri tembakau mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera menerapkan skema tarif cukai khusus yang lebih terjangkau bagi produk hasil tembakau.
IHT merupakan industri kompleks yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, hingga sektor UMKM.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama unsur Forkopimda dan pelaku industri rokok lokal guna membahas kebijakan cukai.
Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional kian tertekan akibat masifnya berbagai regulasi wacana pengendalian.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNS menyoroti adanya ketegangan antara aspek kesehatan dan perlindungan ekonomi dalam aturan pertembakauan.
Di tengah kontribusi cukai yang mencapai ratusan triliun rupiah dan keterlibatan jutaan tenaga kerja, industri hasil tembakau (IHT) menghadapi tekanan kebijakan yang kian kompleks.
Tahun 2024, sektor ini berkontribusi hingga Rp710,3 triliun terhadap Produk Domestik Bruto, devisa ekspor sebesar US$1,8 miliar, serta penerimaan cukai Rp217 triliun.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama unsur Forkopimda dan pelaku industri rokok lokal guna membahas kebijakan cukai.
Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional kian tertekan akibat masifnya berbagai regulasi wacana pengendalian.
Regulasi yang harmonis akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, memperkuat kepatuhan publik dan dunia usaha terhadap kebijakan pemerintah.
Industri Hasil Tembakau (IHT) dipercaya memiliki peran penting terhadap ketahanan ekonomi nasional, terlebih bagi kebijakan ekonomi ala Prabowo yang dikenal dengan jargon Prabowonomics.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved