Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Tekanan kebijakan yang terus menghantam Industri Hasil Tembakau (IHT) membuat banyak pihak mendesak pemerintah untuk segera menyusun peta jalan IHT nasional yang komprehensif dan berkeadilan. Langkah ini dianggap penting sebagai panduan arah kebijakan lintas kementerian agar kebijakan terhadap sektor tembakau tak lagi bersifat sektoral dan parsial.
Selama ini, kebijakan terhadap IHT kerap berjalan tanpa koordinasi antarkementerian. Regulasi terkait cukai, peringatan kesehatan, hingga tata niaga seringkali dibuat secara terpisah, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap petani, pekerja pabrik, serta pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup pada sektor ini.
Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, menegaskan pentingnya roadmap IHT sebagai langkah awal untuk memperkuat sektor ini, terutama pada segmen padat karya seperti Sigaret Kretek Tangan (SKT).
“Persoalan mendasarnya adalah roadmap pertembakauan, selesaikan dulu roadmap itu. Karena kalau industri ini melemah, rakyat pun bakal sulit,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (3/12).
Misbakhun menambahkan, roadmap IHT harus menjadi landasan agar kebijakan tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat yang menggantungkan hidup pada industri ini. IHT selama ini merupakan salah satu sektor strategis nasional yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dan menjadi penggerak ekonomi di berbagai daerah sentra tembakau dan cengkeh. Penyusunan roadmap IHT diyakini akan memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, petani, hingga masyarakat sipil.
“Tidak dapat dipungkiri kalau industri hasil tembakau ini punya nilai ekonomi dan national interest yang nyata,” tegas Misbakhun. (E-3)
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan komitmen untuk menyerap seluruh aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.
Berbagai bentuk penolakan dan keberatan muncul dari berbagai elemen masyarakat dalam penyelenggaraan forum Uji Publik Kajian Penentuan Batas Maksimal Nikotin dan Tar.
Di tengah kontribusi cukai yang mencapai ratusan triliun rupiah dan keterlibatan jutaan tenaga kerja, industri hasil tembakau (IHT) menghadapi tekanan kebijakan yang kian kompleks.
Sejumlah pelaku industri tembakau mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera menerapkan skema tarif cukai khusus yang lebih terjangkau bagi produk hasil tembakau.
IHT merupakan industri kompleks yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, hingga sektor UMKM.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama unsur Forkopimda dan pelaku industri rokok lokal guna membahas kebijakan cukai.
Tim Pengkaji Kemenko PMK telah mengusulkan batasan kadar nikotin dan tar yang lebih rendah pada produk hasil tembakau.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan komitmen untuk menyerap seluruh aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.
Berbagai bentuk penolakan dan keberatan muncul dari berbagai elemen masyarakat dalam penyelenggaraan forum Uji Publik Kajian Penentuan Batas Maksimal Nikotin dan Tar.
Yahya menyoroti adanya tumpang tindih regulasi yang membingungkan pelaku usaha terkait kadar nikotin dan tar.
Di tengah kontribusi cukai yang mencapai ratusan triliun rupiah dan keterlibatan jutaan tenaga kerja, industri hasil tembakau (IHT) menghadapi tekanan kebijakan yang kian kompleks.
Tahun 2024, sektor ini berkontribusi hingga Rp710,3 triliun terhadap Produk Domestik Bruto, devisa ekspor sebesar US$1,8 miliar, serta penerimaan cukai Rp217 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved