Berita Terbaru industri tembakau Hari Ini

Peta Jalan IHT Dibutuhkan untuk Jaga Keberlanjutan Industri Tembakau

Tekanan kebijakan yang terus menghantam Industri Hasil Tembakau (IHT) membuat banyak pihak mendesak pemerintah untuk segera menyusun peta jalan IHT nasional yang berkeadilan.

PT Bintang Harmoni Sejahtera Resmi Kantongi NPPBKC untuk Produksi Tembakau Iris

PT Bintang Harmoni Sejahtera resmi memenuhi syarat NPPBKC setelah pemaparan bisnis di Bea Cukai Malang, membuka jalan bagi produksi tembakau iris yang legal dan tertib.

Penyeragaman Kemasan Rokok Ancam Keberlanjutan Industri Tembakau Nasional

Tekanan yang menghantam industri tembakau membuat banyak pihak semakin waspada terhadap kebijakan baru yang dinilai dapat memperburuk kondisi ekonomi dan lapangan kerja.

Legislator Tolak Wacana Framework Convention on Tobacco Control

Sejumlah tokoh masyarakat dan wakil rakyat menyoroti masuknya agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam regulasi yang disusun oleh Kementerian Kesehatan

Keputusan Menkeu Purbaya Bisa Pulihkan Industri Tembakau

Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun 2026 mendapat sambutan positif.

Respon Cukai 2026: Apindo Lega, AMTI Desak Moratorium 3 Tahun

Keputusan Cukai Rokok (CHT) 2026 tidak naik disambut Apindo dan AMTI

Apindo: Pemerintah harus Hati-Hati Terapkan Standardisasi Kemasan Rokok

Apindo meminta pemerintah berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan standardisasi kemasan rokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan

Pembahasan RPMK Tembakau belum Sepenuhnya Libatkan Pekerja dan Petani

Kalangan petani dan pekerja industri hasil tembakau meminta pemerintah untuk lebih melibatkan mereka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK)

Petani Tembakau Apresiasi Menkeu Purbaya, Ekonom Usulkan Moratorium

RENCANA Kementerian Keuangan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2026 dinilai sebagai langkah strategis untuk menyelamatkan industri hasil tembakau (IHT).

Menkeu Pastikan Cukai Rokok 2026 tidak Naik, Industri Harap Moratorium 3 Tahun

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2026 tidak akan naik.

Moratorium Cukai 3 Tahun Dinilai Bisa Lindungi Industri Tembakau

Keresahan pekerja industri hasil tembakau (IHT) kembali memuncak menjelang pengumuman kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT).

Surat Pernyataan Resmi dan Hak Jawab Putera Sampoerna Foundation (PSF)

Berikut ini adalah hak jawab dari Putera Sampoerna Foundation (PSF) terkait artikel di portal Media Indonesia berjudul  Dana Rokok Menyusup ke Sekolah Dinilai Ancam Perlindungan Anak.

Moratorium Kenaikan CHT 3 Tahun Bisa Jaga Daya Beli Masyarakat

Kebijakan fiskal 2026 yang tidak akan mengenakan pajak baru maupun menaikkan tarif pajak disambut positif oleh pelaku industri dan pengamat ekonomi.

Kadin: Penindakan Rokok Ilegal Harus Jadi Prioritas

Usulan penundaan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) selama tiga tahun ke depan mendapat dukungan kuat dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Cukai Rokok Jadi Sorotan, DPR dan DPD Ingatkan Ancaman PHK Massal di Industri Tembakau

ISU pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Gudang Garam Tbk (GGRM) kembali menyoroti peliknya kebijakan cukai hasil tembakau (CHT).

Komnas Pengendalian Tembakau minta Pemerintah Antisipasi PHK di Industri Rokok

PROGRAM Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Nina Samidi meminta pemerintah tetap harus mengantisipasi PHK di industri tembakau.

Tarif Cukai Hasil Tembakau Tinggi, Bupati Karawang Khawatir PHK Massal

Seruan moratorium atau menghentikan sementara kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) selama tiga tahun ke depan semakin menguat.

Serikat Pekerja Desak Pembatalan Pasal Tembakau di PP 28/2024

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.

Politisi Gerindra Desak Deregulasi PP 28/2024

Desakan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif semakin menguat.

Desakan Pembatalan PP 28/2024 Semakin Menguat

Pemerintah kembali menuai kritik tajam atas implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia