Berita Terbaru industri tembakau Hari Ini

Menkeu Pastikan Cukai Rokok 2026 tidak Naik, Industri Harap Moratorium 3 Tahun

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2026 tidak akan naik.

Moratorium Cukai 3 Tahun Dinilai Bisa Lindungi Industri Tembakau

Keresahan pekerja industri hasil tembakau (IHT) kembali memuncak menjelang pengumuman kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT).

Surat Pernyataan Resmi dan Hak Jawab Putera Sampoerna Foundation (PSF)

Berikut ini adalah hak jawab dari Putera Sampoerna Foundation (PSF) terkait artikel di portal Media Indonesia berjudul  Dana Rokok Menyusup ke Sekolah Dinilai Ancam Perlindungan Anak.

Moratorium Kenaikan CHT 3 Tahun Bisa Jaga Daya Beli Masyarakat

Kebijakan fiskal 2026 yang tidak akan mengenakan pajak baru maupun menaikkan tarif pajak disambut positif oleh pelaku industri dan pengamat ekonomi.

Kadin: Penindakan Rokok Ilegal Harus Jadi Prioritas

Usulan penundaan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) selama tiga tahun ke depan mendapat dukungan kuat dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Cukai Rokok Jadi Sorotan, DPR dan DPD Ingatkan Ancaman PHK Massal di Industri Tembakau

ISU pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Gudang Garam Tbk (GGRM) kembali menyoroti peliknya kebijakan cukai hasil tembakau (CHT).

Komnas Pengendalian Tembakau minta Pemerintah Antisipasi PHK di Industri Rokok

PROGRAM Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Nina Samidi meminta pemerintah tetap harus mengantisipasi PHK di industri tembakau.

Tarif Cukai Hasil Tembakau Tinggi, Bupati Karawang Khawatir PHK Massal

Seruan moratorium atau menghentikan sementara kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) selama tiga tahun ke depan semakin menguat.

Serikat Pekerja Desak Pembatalan Pasal Tembakau di PP 28/2024

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.

Politisi Gerindra Desak Deregulasi PP 28/2024

Desakan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif semakin menguat.

Desakan Pembatalan PP 28/2024 Semakin Menguat

Pemerintah kembali menuai kritik tajam atas implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Asosiasi Petani Tembakau Minta Pasal Tembakau dalam PP 28/2024 Dibatalkan

Penolakan terhadap pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 terus menguat.

Sampoerna Investasi Rp5,3 Triliun Bangun Fasilitas Produksi Bebas Asap

Fasilitas ini menjadi pabrik produk tembakau bebas asap pertama milik PMI di Asia Tenggara dan yang ketujuh di dunia.

PP 28 Tahun 2024 Ancam Sektor Padat Karya, Potensi Rugi Ratusan Triliun

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran serius di kalangan legislatif dan pelaku ekonomi nasional.

Kondisi di Temanggung Jadi Sinyal Bahaya Industri Tembakau

Dihentikannya pembelian tembakau oleh dua perusahaan rokok kretek besar, yaitu PT Gudang Garam dan Nojorono di Temanggung, Jawa Tengah, merupakan kabut hitam perekonomian nasional.

KPPOD Beri Rekomendasi Ranperda Kawasan Tanpa Rokok DKI Jakarta

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) merekomendasikan tiga hal terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) DKI Jakarta.

Kemenkes Berencana Lanjutkan Wacana Standardisasi Kemasan Rokok

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana melanjutkan wacana standardisasi kemasan rokok untuk seluruh bungkus rokok yang beredar di pasaran.

Produksi Tembakau Nasional masih Defisit

PROGRAM Manager Komnas Pengendalian Tembakau Nina Samidi mengungkapkan produksi tembakau Indonesia dalam satu tahun mencapai 200 ribu ton.

Pembatalan Penyeragaman Bungkus Rokok Jaga Ekonomi Daerah dan Lindungi Industri Tembakau

BUPATI Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyatakan dukungannya atas keputusan pemerintah pusat membatalkan wacana penyeragaman bungkus rokok.

FTCT Dianggap Jadi Alat untuk Berikan Tekanan Terhadap Negara Produsen Tembakau

Prof. Hikmahanto juga menyoroti bahwa tekanan untuk mengadopsi prinsip-prinsip FCTC muncul dalam berbagai bentuk.

Menuju Fikih yang Inklusif

Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal

Puasa Dan Nasihat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia