Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Nina Samidi meminta pemerintah tetap harus mengantisipasi atau melakukan rencana-rencana mitigasi jika memang benar terjadi pemutusan hak kerja (PHK) atau pengurangan karyawan/pekerja di industri tembakau atau rokok.
"Karena bagaimanapun pemerintah harus punya upaya untuk menggantikan industri rokok dengan industri yang lebih positif, yang tidak menimbulkan kerusakan, kerugian bagi negara maupun masyarakat. Jadi rencana-rencana mitigasi tersebut harus benar-benar diukur, ada timeline-nya seiring dengan upaya pemerintah untuk mengurangi perokok," ucap Nina saat dihubungi, Senin (8/9).
Merespon video PHK massal di Gudang Garam, Nina menyampaikan bahwa anak perusahaan Gudang Garam yakni PT Merdeka Nusantara telah mengonfirmasi bahwa video tersebut adalah hoax.
"Jadi, tidak benar ada PHK massal di Gudang Garam Tuban. Makanya sebenarnya justru tanggapan dari kami adalah mempertanyakan bagaimana video tersebut viral dan kenapa narasinya adalah PHK massal dari Gudang Garam, padahal Gudang Garamnya sendiri mengonfirmasi itu tidak ada. Apakah memang viralnya video ini disengaja dan punya maksud tertentu? Itu yang patut dipertanyakan," sebut dia.
Ia menyebut bahwa menjelang akhir tahun, banyak berita bahkan disinformasi yang beredar terkait masalah rokok yang dikaitkan dengan l rencana pemerintah yang nantinya akan membuat putusan Menteri Keuangan tentang cukai hasil tembakau.
"Berita-berita seperti ini biasanya akan mempengaruhi keputusan pemerintah apakah akan menaikkan tarif cukai di tahun berikutnya atau tidak. Ini sangat disayangkan, karena berita-berita seperti ini akan kontraproduktif pada usaha pemerintah yang sedang berusaha menurunkan prevalensi perokok yang salah satunya dilakukan melalui instrumen fiskal, yaitu instrumen cukai sebagai pengendali konsumsi," tandasnya. (H-3)
Data kesehatan terbaru menunjukkan 1 dari 4 orang dewasa di Indonesia hidup dengan kondisi obesitas atau kelebihan lemak perut.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI Jakarta dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Selasa (23/12) mendapat sorotan serius.
Bea Cukai Atambua melakukan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) berupa hasil tembakau/rokok ilegal sebanyak 11 juta batang.
Rencana penerapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DKI Jakarta memicu perdebatan sengit.
Wacana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menerapkan penyeragaman kemasan rokok dengan warna yang sama atau plain packaging mendapat penolakan keras.
Tekanan kebijakan yang terus menghantam Industri Hasil Tembakau (IHT) membuat banyak pihak mendesak pemerintah untuk segera menyusun peta jalan IHT nasional yang berkeadilan.
ekonom menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia berpotensi semakin besar, terutama di industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved