Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Nina Samidi meminta pemerintah tetap harus mengantisipasi atau melakukan rencana-rencana mitigasi jika memang benar terjadi pemutusan hak kerja (PHK) atau pengurangan karyawan/pekerja di industri tembakau atau rokok.
"Karena bagaimanapun pemerintah harus punya upaya untuk menggantikan industri rokok dengan industri yang lebih positif, yang tidak menimbulkan kerusakan, kerugian bagi negara maupun masyarakat. Jadi rencana-rencana mitigasi tersebut harus benar-benar diukur, ada timeline-nya seiring dengan upaya pemerintah untuk mengurangi perokok," ucap Nina saat dihubungi, Senin (8/9).
Merespon video PHK massal di Gudang Garam, Nina menyampaikan bahwa anak perusahaan Gudang Garam yakni PT Merdeka Nusantara telah mengonfirmasi bahwa video tersebut adalah hoax.
"Jadi, tidak benar ada PHK massal di Gudang Garam Tuban. Makanya sebenarnya justru tanggapan dari kami adalah mempertanyakan bagaimana video tersebut viral dan kenapa narasinya adalah PHK massal dari Gudang Garam, padahal Gudang Garamnya sendiri mengonfirmasi itu tidak ada. Apakah memang viralnya video ini disengaja dan punya maksud tertentu? Itu yang patut dipertanyakan," sebut dia.
Ia menyebut bahwa menjelang akhir tahun, banyak berita bahkan disinformasi yang beredar terkait masalah rokok yang dikaitkan dengan l rencana pemerintah yang nantinya akan membuat putusan Menteri Keuangan tentang cukai hasil tembakau.
"Berita-berita seperti ini biasanya akan mempengaruhi keputusan pemerintah apakah akan menaikkan tarif cukai di tahun berikutnya atau tidak. Ini sangat disayangkan, karena berita-berita seperti ini akan kontraproduktif pada usaha pemerintah yang sedang berusaha menurunkan prevalensi perokok yang salah satunya dilakukan melalui instrumen fiskal, yaitu instrumen cukai sebagai pengendali konsumsi," tandasnya. (H-3)
Tim Pengkaji Kemenko PMK telah mengusulkan batasan kadar nikotin dan tar yang lebih rendah pada produk hasil tembakau.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan komitmen untuk menyerap seluruh aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.
Sejumlah pelaku industri tembakau mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera menerapkan skema tarif cukai khusus yang lebih terjangkau bagi produk hasil tembakau.
Selama dua dekade terakhir, pengobatan kanker paru telah bergeser dari pendekatan yang didominasi oleh kemoterapi menuju perawatan yang sangat terpersonalisasi.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama unsur Forkopimda dan pelaku industri rokok lokal guna membahas kebijakan cukai.
Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional kian tertekan akibat masifnya berbagai regulasi wacana pengendalian.
Serangan AS ke Iran picu pergeseran geopolitik dan ancaman PHK buruh otomotif Indonesia. Pakar dorong Presiden Prabowo proaktif diplomasi demi stabilitas nasional.
ekonom menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia berpotensi semakin besar, terutama di industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved