Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PERATURAN Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPR RI lintas fraksi dan komisi. Regulasi ini dinilai tidak hanya membebani industri hasil tembakau (IHT), tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional dan mengancam keberlangsungan jutaan lapangan kerja.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Nurhadi, menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap sektor yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil. "Kami di Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap petani dan pekerja di sektor ini," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Jumat (4/7).
Di lain pihak, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyebut kebijakan ini kontraproduktif terhadap upaya penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi. "Alih-alih membuka lapangan kerja, kebijakan ini justru mengancam hajat hidup orang banyak. Alih-alih menghidupkan ekonomi, kebijakan ini malah meredupkan sektor usaha khususnya industri hasil tembakau," imbuhnya.
Ia juga memperingatkan potensi PHK besar-besaran akibat tekanan regulasi yang berlebihan, termasuk rencana plain packaging yang dinilai akan menggerus daya saing industri nasional.
Sementara itu, Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo, menilai PP 28/2024 bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. "Padahal Pak Prabowo punya target serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi naik 8 persen. Sehingga ini perlu dukungan dari industri tembakau," tegas dia.
Senada, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menekankan pentingnya perlindungan terhadap komoditas strategis nasional seperti tembakau. Ia bahkan mendorong lahirnya regulasi khusus untuk menjamin keberlanjutan sektor ini.
"Industri tembakau memegang peranan penting terhadap ekonomi nasional terutama cukai rokok setiap tahun sangat besar. Berdasarkan data yang kami miliki menyatakan bahwa cukai dari rokok memberikan kontribusi hingga Rp1.516,16 triliun dalam kurun 10 tahun terakhir," papar Daniel.
Selain itu, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar, Lamhot Sinaga, menyoroti dampak lanjutan dari kebijakan plain packaging yang dinilai dapat memperparah ketidakstabilan ekonomi nasional. "Terkait wacana penyeragaman kemasan rokok yang diambil dari aturan asing yakni FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), tentu saya tidak sepakat. Dari segi industri, ini tentu tidak menguntungkan," jelasnya.
Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN, Saleh Daulay, turut mengkritik minimnya partisipasi publik dalam penyusunan aturan turunan PP ini. "Ini bermula dari pembahasan Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023. Jadi ketika kita membahas rokok ini sebetulnya kami pending-pending ini agak lama. Karena kita ingin agar ini masuk ke tengah semua,” katanya.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
"Industri ini punya multiplier effect yang dihasilkan melalui ekspansi investasi, penyediaan lapangan kerja dari hulu ke hilir, serapan tenaga kerja, pemanfaatan bahan baku, hingga kontribusi pada cukai hasil tembakau," terangnya.
Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato Hari Lahir Pancasila pada 2 Juni 2025, kembali menegaskan pentingnya kedaulatan bangsa dalam mengambil kebijakan. "Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa mana pun. Kita ingat kata-kata proklamator, kita bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyinggung potensi intervensi asing melalui pendanaan LSM yang dapat memecah belah bangsa. "Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing, kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya,” paparnya. (H-2)
Tragedi Mei 1998 merupakan peristiwa berdarah yang tidak hanya menewaskan banyak warga sipil, tetapi juga menyisakan luka mendalam bagi perempuan-perempuan.
Transformasi di tubuh BUMN jangan hanya dilakukan dalam konteks menghadapi tantangan bisnis belaka.
ANGGOTA DPR RI Komisi X Nyoman Partha buka suara soal kasus dugaan penipuan puluhan calon pekerja migran Indonesia yang diduga melibatkan STIKOM Bali dan kini sedang diproses Polresta Denpasar.
Asumsi dasar lifting minyak itu tambah Asep, bagaimana pun harus bisa terpenuhi agar keberadaan ruang fiskal yang dikehendaki pemerintah dari sektor minyak pun bisa terwujud.
Pembentukan entitas usaha yang tidak relevan dengan inti bisnis justru menggerus ruang usaha bagi para pengusaha lokal berkategori UMKM.
Penghargaan ini diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility, dengan fokus pada pencapaian ESG perusahaan dalam kerangka SDGs PBB.
PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2025 kembali mencatatkan kontraksi. Berdasarkan data S&P Global, PMI Indonesia turun 0,5 poin menjadi 46,9, dibandingkan Mei 2025 yang berada di level 47,4.
Strategi keamanan siber yang tangguh dimulai dengan visibilitas yang lengkap, mengetahui apa yang perlu dilindungi dan ketika risiko terbesar berada.
Selama ini, industri tekstil dalam negeri telah menyepakati skema nontarif dengan memprioritaskan penyerapan produksi lokal, dan hanya mengimpor sesuai kebutuhan.
IHGMA mendorong profesionalisme para GM hotel dengan memperkuat literasi digital sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved