Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PADATNYA jadwal harian seorang anggota DPR menjadi sebuah keniscayaan, termasuk di bulan Ramadan. Selain padat, beberapa aktivitas seringkali harus dilakukan di sela-sela kegiatan lain. Syarif Abdullah Alkadrie, salah satu anggota DPR dari Partai NasDem, tampaknya sudah terbiasa dengan kesibukan yang menyita banyak waktu itu.
Politikus asal Kalimantan Barat itu saat ini berada di Komisi V DPR RI. Ini merupakan periode ketiga Syarif berada di parlemen.
Ia mengaku tidak ada beban dalam menjalankan tugas dengan kesibukan luar biasa itu. Kuncinya karena ia menghayati dan menikmati momen-momen bertemu dengan masyarakat.
“Bahkan saya kalau tidak ketemu masyarakat, berdiskusi, tertawa-ria, atau ngopi, itu merasa ada sesuatu gak enak. Ya itu saya pikir sudah menjadi hobi, kesenangan. Itu mungkin yang membuat saya gak jenuh. Setiap saya pulang ke daerah, langsung ketemu masyarakat untuk menghilangkan stress,” ungkapnya.
Bulan Ramadan, kata Syarif, juga menjadi momen untuk lebih memperbanyak silaturahmi. Misalnya melalui kegiatan buka puasa bersama. Sebagai politisi, katanya, kegiatan yang sering ia lakukan di bulan Ramadan salah satunya berbuka puasa di tempat-tempat di masyarakat atau konstituen. “Momen-momen inilah memperbanyak silaturahmi kita sebagai politisi, ndak usah menghindari hal-hal ini.”
Selain memperbanyak silaturahmi, tugas pokok Syarif sebagai anggota Komisi V, yang membidangi terkait perhubungan dan infrastruktur, juga tak kalah banyak di bulan Ramadan ini. Salah satunya mengecek kesiapan mudik Lebaran.
Ia antara lain ikut mengecek kesiapan bandara, transportasi darat, laut. “Kapasitasnya bagaimana? Supaya mereka yang tak punya kendaraan bisa tertampung di dalam angkutan,” tuturnya.
“Melihat beberapa ruas jalan utama, jalan lintas kabupaten/provinsi, bagaimana kesiapannya? Juga Basarnas, BMKG, kita dengar masih akan terjadi hujan ekstrem, ini harus sigap terhadap perkembangan supaya masyarakat antisipasi. Reses ini ya tentu saya akan banyak fokus di situ menjelang hari raya ini,” kisah Syarif soal sejumlah aktivitasnya.
Ia bercerita sambil menikmati kemacetan Jakarta. Dalam mobilitas keseharian yang harus menghadapi macetnya Jakarta, Syarif tidak risau karena ia tipe orang yang bisa tidur di manapun, termasuk di mobil.
“Jakarta itu enak ketika kita jalan malam, sudah tidak macet. Gedung-gedung yang tinggi, lampu yang terang, itu terasa kita nikmati. Tapi kalau sudah gini (macet), kita nikmati saja,” katanya.
Ia pun berpendapat bahwa Jakarta harus meningkatkan transportasi umum dan mengurangi kendaraan pribadi. “Tentu itu harus connect antartempat, seperti Jaklingko dikembangkan saja supaya mengubah orang dari kendaraan pribadi ke umum, tapi semua tempat harus bisa dijangkau secara cepat, seperti di luar negeri. Murah, cepat,” ujarnya.
Menurutnya, semua aspirasi yang ada dipusatkan kembali ke Dapil. “Dulu kan biasa anggota DPR datang ke daerah kalau mau dekat Pemilu. Alhamdulillah selama saya anggota DPR, ya saya bersukur banyak yang berterima kasih,” katanya.
Di tengah aktivitas yang padat itu, Syarif juga masih sempat melakukan beberapa hobi. Ia mengaku hobi berolahraga. “Kalau pagi itu saya sempatkan jalan kaki. Dulu saya bulut angkis, bersepeda, tapi sekarang saya lebih banyak jalan kaki,” katanya.
Selain itu, Syarif masih aktif di Pramuka sebagai ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Kalbar. Ia mengaku menyenangi kegiatan Pramuka. Menurutnya itu menjadi dasar organisasi dan juga untuk menopang disiplin.
Cerita lengkap soal berbagai aktivitas, hingga perbincangan isu-isu terkini yang disampaikan Syarif Abdullah Alkadrie, bisa disaksikan di kanal Youtube Media Indonesia dengan link https://youtu.be/yo0afca9Ido?si=qdjM3MXa1bKh2vFo . (Ifa/H-1)
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
Kowani juga mendorong agar negara hadir secara nyata dalam menjamin hak, keselamatan, dan kesejahteraan PRT sebagai bagian dari warga negara yang setara di hadapan hukum.
RUU Perampasan Aset kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas pada tahun 2025.
Langkah tersebut dinilai sebagai pilihan politik sadar untuk memperkuat kapasitas mesin negara dalam mengejar target Indonesia menjadi negara maju.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 bisa jadi bahan evaluasi total untuk kualitas pendidikan nasional. Hasil TKA jadi alarm
Penguatan kewenangan Kemenkop, termasuk dalam aspek penegakan hukum, akan membuat pengelolaan dan pengawasan koperasi lebih aman dan terarah.
Kontroversi muncul setelah aksi donasi Rp10 miliar untuk korban banjir di Aceh menuai sorotan. Anggota DPR RI, Endipat Wijaya, melontarkan sindiran 'menyinyir' yang memicu perdebatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved