Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLEMIK tentang gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang mengalami kenaikan disorot pubalik. Menanggapi hal tersebut, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menegaskan sebaiknya pejabat publik lebih fokus pejabat publik memperbaiki kinerja. Sebab, kinerja mereka, salah satunya legislatif atau undang-undang berdampak signifikan pada rakyat.
“Kinerja legislatif yang baik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Minggu (24/8).
Lebih lanjut, Jerry menekankan bahwa DPR dan pemerintah sebaiknya fokus pada penyusunan undang-undang serta penciptaan regulasi yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Saran saya, agar DPR RI untuk tetap bisa eksis dengan mengembalikan lagi RUU yang berpihak kepada rakyat,” tutur dia.
Pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat itu, lanjut Jerry, baru bisa menjadi dasar bagi anggota dewan dan pemerintah untuk mendapatkan tambahan fasilitas, termasuk kenaikan gaji dan tunjangan.
“Kalau negara sejahtera, makmur, utang sedikit, dan juga daya jual-beli sangat kuat itu bisa jadi keuntungan buat DPR untuk naik gaji,” tutup Jerry. (H-4)
RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk memperbaiki sistem hukum yang masih lemah terhadap hasil kejahatan yang merugikan keuangan Negara.
Kowani juga mendorong agar negara hadir secara nyata dalam menjamin hak, keselamatan, dan kesejahteraan PRT sebagai bagian dari warga negara yang setara di hadapan hukum.
RUU Perampasan Aset kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas pada tahun 2025.
Langkah tersebut dinilai sebagai pilihan politik sadar untuk memperkuat kapasitas mesin negara dalam mengejar target Indonesia menjadi negara maju.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 bisa jadi bahan evaluasi total untuk kualitas pendidikan nasional. Hasil TKA jadi alarm
Penguatan kewenangan Kemenkop, termasuk dalam aspek penegakan hukum, akan membuat pengelolaan dan pengawasan koperasi lebih aman dan terarah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved