Berita Terbaru anggota DPR Hari Ini

Bahas RUU PPRT, Melly Goeslaw Tekankan Perlindungan dan Martabat Pekerja Rumah Tangga

Kowani juga mendorong agar negara hadir secara nyata dalam menjamin hak, keselamatan, dan kesejahteraan PRT sebagai bagian dari warga negara yang setara di hadapan hukum.

RUU Perampasan Aset Dinilai Mandek karena Minim Political Will DPR dan Pemerintah

RUU Perampasan Aset kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas pada tahun 2025.

Komisi II DPR: Sinkronisasi Pusat-Daerah Kunci Keberhasilan Program Strategis Presiden Prabowo

Langkah tersebut dinilai sebagai pilihan politik sadar untuk memperkuat kapasitas mesin negara dalam mengejar target Indonesia menjadi negara maju.

Komisi X Nilai Hasil TKA Harus Jadi Bahan Evaluasi Pembelajaran

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 bisa jadi bahan evaluasi total untuk kualitas pendidikan nasional. Hasil TKA jadi alarm

Alih Fungsi Pengawasan Koperasi ke OJK Berpotensi Perlemah Kemenkop

Penguatan kewenangan Kemenkop, termasuk dalam aspek penegakan hukum, akan membuat pengelolaan dan pengawasan koperasi lebih aman dan terarah.

5 Poin Sentilan Anggota DPR Endipat Wijaya soal 'Sok Paling' pada Ferry Irwandi

Kontroversi muncul setelah aksi donasi Rp10 miliar untuk korban banjir di Aceh menuai sorotan. Anggota DPR RI, Endipat Wijaya, melontarkan sindiran 'menyinyir' yang memicu perdebatan.

DPR Apresiasi Inovasi BRIN untuk Tanggap Darurat Bencana Sumatra

Selain dukungan data, BRIN juga mengerahkan sejumlah inovasi untuk membantu penanganan di lokasi bencana

DPR Mendorong Penundaan UKT Semester Genap 2026 bagi Mahasiswa Terdampak Bencana

Kemendiktisaintek dan perguruan tinggi wajib memberikan beasiswa darurat bencana bagi mahasiswa yang terdampak secara ekonomi, serta memperluas KIP Kuliah untuk wilayah terdampak.

Legislator: Transisi Penghapusan Honorer Mesti Jadi Revolusi Kesejahteraan Guru, Bukan Beban Baru

Hetifah menekankan jika status honorer akan dihapus, tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan hak.

Sistem Rujukan Pasien, Transformasi Diminta Tetap Berpihak pada RS dan Masyarakat

Edy berpendapat akar masalahnya ada pada ketidaksinkronan sistem digital BPJS Kesehatan dengan alur internal rumah sakit. 

Komisi IX Khawatir RS Internasional Didominasi Nakes Asing

Anggota DPR RI Netty Prasetiyani mengungkapkan pembangunan Rumah Sakit (RS) internasional akan sia-sia bila kualitas lulusan kedokteran dalam negeri tidak memenuhi standar dunia.

Asep Wahyuwijaya Desak Pemerintah Lakukan Pengetatan Impor Baja

Menurutnya, terlalu besar ongkos yang harus dikeluarkan jika terus menerus memberikan karpet merah untuk pelaku impor baja ke Indonesia.

Komisi VIII DPR Kritisi Cara Kerja Kementerian Haji dan Umrah, Belum Tunjukkan Semangat Perubahan

Cara penyajian dan pendekatan kementerian terkait penyelenggaraan ibadah haji masih sama seperti Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

Waktu Persiapan Haji 2026 Sangat Pendek, DPR Ingatkan Perlu Persiapan Lebih Matang

Transisi ini harus menjadi momentum untuk menjadikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 lebih baik daripada tahun 2025.

Komisi VIII DPR RI Akan Bahas Penyelenggaraan Haji 2026 Pada 27 Oktober 2025

Tahun 2026, Indonesia akan memberangkatkan 203.320 jamaah, dan seluruh pihak diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik tanpa terkecuali.

Komisi III Sebut tak Ada Warga yang Menolak MBG

Habiburokhman mengatakan pihaknya menerima masukan dari masyarakat untuk memperbanyak titik MBG.

Komisi X DPR, Universitas LIA, dan LLDIKTI III Kolaborasi Cegah Kekerasan di Kampus

Keberadaan Satgas PPKPT memastikan kampus agar benar-benar menjadi rumah kedua yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi seluruh civitas akademika maupun tenaga kependidikan.

Keracunan Massal MBG, Anggota DPR Soroti Dugaan Praktik Mafia

ANGGOTA DPR RI Dapil Jawa Barat IX Ateng Sutisna menyoroti kasus keracunan massal yang kembali terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumedang, Jawa Barat

Perludem : Informasi Pendidikan Anggota DPR Krusial

 terdapat 211 dari 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 yang tidak mencantumkan latar belakang pendidikan saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU Bertanggung Jawab tidak Dibukanya Data Pendidikan 211 Anggota DPR

Formappi menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tidak dicantumkannya latar belakang pendidikan oleh 211 anggota DPR RI terpilih 

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia