Berita Terbaru anggota DPR Hari Ini

DPR RI Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di RS Daerah

Irma menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait keterbatasan dokter spesialis maupun subspesialis yang berdampak pada tidak optimalnya akses pelayanan kesehatan.

Komisi I DPR: Negara Tak Boleh Lunak, WNI Gabung Tentara AS Langgar UU Kewarganegaraan

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa UU Kewarganegaraan secara tegas melarang WNI bergabung dengan angkatan perang negara asing tanpa izin negara.

Lampaui Target, DPR Apresiasi Capaian Pelunasan Biaya Haji 2026

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmen kementeriannya untuk mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan pelindungan jemaah.

Anggota DPR RI Minta Patroli Laut Diperketat usai Terungkap Penyelundupan WNA asal Tiongkok

Anggota DPR RI Mercy Barends menyoroti kasus penyelundupan 9 WNA China di Perairan Tanimbar dan mendesak penegakan hukum tegas serta patroli laut diperkuat.

Komisi III DPR Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi HGU Sugar Group

Langkah hukum ini dinilai krusial untuk menyelamatkan aset negara, terutama karena lahan yang disidik seluas 85.244,95 hektar tersebut diduga berkaitan dengan lahan milik TNI AU.

DPR : RUU Perampasan Aset Penting Perkuat Penegakan Hukum dan Pemulihan Kerugian Negara

RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk memperbaiki sistem hukum yang masih lemah terhadap hasil kejahatan yang merugikan keuangan Negara.

Bahas RUU PPRT, Melly Goeslaw Tekankan Perlindungan dan Martabat Pekerja Rumah Tangga

Kowani juga mendorong agar negara hadir secara nyata dalam menjamin hak, keselamatan, dan kesejahteraan PRT sebagai bagian dari warga negara yang setara di hadapan hukum.

RUU Perampasan Aset Dinilai Mandek karena Minim Political Will DPR dan Pemerintah

RUU Perampasan Aset kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas pada tahun 2025.

Komisi II DPR: Sinkronisasi Pusat-Daerah Kunci Keberhasilan Program Strategis Presiden Prabowo

Langkah tersebut dinilai sebagai pilihan politik sadar untuk memperkuat kapasitas mesin negara dalam mengejar target Indonesia menjadi negara maju.

Komisi X Nilai Hasil TKA Harus Jadi Bahan Evaluasi Pembelajaran

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 bisa jadi bahan evaluasi total untuk kualitas pendidikan nasional. Hasil TKA jadi alarm

Alih Fungsi Pengawasan Koperasi ke OJK Berpotensi Perlemah Kemenkop

Penguatan kewenangan Kemenkop, termasuk dalam aspek penegakan hukum, akan membuat pengelolaan dan pengawasan koperasi lebih aman dan terarah.

5 Poin Sentilan Anggota DPR Endipat Wijaya soal 'Sok Paling' pada Ferry Irwandi

Kontroversi muncul setelah aksi donasi Rp10 miliar untuk korban banjir di Aceh menuai sorotan. Anggota DPR RI, Endipat Wijaya, melontarkan sindiran 'menyinyir' yang memicu perdebatan.

DPR Apresiasi Inovasi BRIN untuk Tanggap Darurat Bencana Sumatra

Selain dukungan data, BRIN juga mengerahkan sejumlah inovasi untuk membantu penanganan di lokasi bencana

DPR Mendorong Penundaan UKT Semester Genap 2026 bagi Mahasiswa Terdampak Bencana

Kemendiktisaintek dan perguruan tinggi wajib memberikan beasiswa darurat bencana bagi mahasiswa yang terdampak secara ekonomi, serta memperluas KIP Kuliah untuk wilayah terdampak.

Legislator: Transisi Penghapusan Honorer Mesti Jadi Revolusi Kesejahteraan Guru, Bukan Beban Baru

Hetifah menekankan jika status honorer akan dihapus, tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan hak.

Sistem Rujukan Pasien, Transformasi Diminta Tetap Berpihak pada RS dan Masyarakat

Edy berpendapat akar masalahnya ada pada ketidaksinkronan sistem digital BPJS Kesehatan dengan alur internal rumah sakit. 

Komisi IX Khawatir RS Internasional Didominasi Nakes Asing

Anggota DPR RI Netty Prasetiyani mengungkapkan pembangunan Rumah Sakit (RS) internasional akan sia-sia bila kualitas lulusan kedokteran dalam negeri tidak memenuhi standar dunia.

Asep Wahyuwijaya Desak Pemerintah Lakukan Pengetatan Impor Baja

Menurutnya, terlalu besar ongkos yang harus dikeluarkan jika terus menerus memberikan karpet merah untuk pelaku impor baja ke Indonesia.

Komisi VIII DPR Kritisi Cara Kerja Kementerian Haji dan Umrah, Belum Tunjukkan Semangat Perubahan

Cara penyajian dan pendekatan kementerian terkait penyelenggaraan ibadah haji masih sama seperti Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

Waktu Persiapan Haji 2026 Sangat Pendek, DPR Ingatkan Perlu Persiapan Lebih Matang

Transisi ini harus menjadi momentum untuk menjadikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 lebih baik daripada tahun 2025.

Kemenlu dan Kembalinya Dplomasi Ekonomi

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia