Berita Terbaru anggota DPR Hari Ini

Anggota DPR Desak Platform Digital Sediakan Fitur Pengecekan Konten AI

Platform digital global memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan keamanan serta kepercayaan publik terhadap konten yang beredar.

Berikut ini Besaran Pensiun Anggota DPR

Berdasarkan PP 75 Tahun 2000 uang pensiun yang diterima paling tinggi ialah Rp3.639.540 dengan masa jabatan 2 periode. Sedangkan anggota DPR yang menjabat 1 periode menerima Rp2.935.704.

DPR Bakal Koordinasi dengan Polri Ihwal Demonstran Ditahan

Dasco enggan berkomentar lebih jauh. Dia menegaskan fokus pada tuntutan yang ditujukan ke DPR, seperti gaji dan tunjangan anggota dewan.

RUU Komoditas Strategis Diharapkan Jadi Angin Segar bagi Industri Tembakau

Indonesia mendapat keuntungan dari cukai rokok mencapai Rp216 triliun. Angka ini lebih besar daripada deviden BUMN yang ditarget mencapai Rp203,09 trilun pada 2025.

PAN Minta Gaji Eko Patrio dan Uya Kuya Distop

Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan permintaan penghentian gaji itu disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk Kementerian Keuangan.

Anggota DPR yang Dinonaktifkan Dilaporkan ke MKD

Tujuh Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) buntut dari rangkaian aksi unjuk rasa.

DPR RI harus Introspeksi Diri

Para elite politik, khususnya anggota DPR, perlu segera melakukan introspeksi mendalam. 

Rangkap Jabatan, Privelese, dan Etika Publik

DI tengah harga pangan yang mencekik, biaya kesehatan yang membuat keluarga rapuh semakin jatuh miskin, serta pasar kerja yang seret, publik dipaksa menelan ironi yang sama setiap hari.

Kemenkes Diminta Optimalkan Program Cek Kesehatan Gratis di Daerah 3T

Ada beberapa aspek penting yang menjadi fokus, mulai dari transformasi prasarana kesehatan, penyediaan sumber daya manusia (SDM), hingga digitalisasi layanan kesehatan.

Kesantunan Berbahasa adalah Etika Dasar Komunikasi Politik

Sebagai wakil rakyat, mereka semestinya menanggapi aspirasi masyarakat dengan bahasa dan sikap yang santun

Pemerintah Diminta Ubah Aturan Fasilitas PPh untuk Pejabat

EKONOM Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mendorong pemerintah merevisi aturan soal fasilitas tunjangan pajak penghasilan (PPh) bagi pejabat negara.

DPR dan Politik yang Menjauh dari Rakyat

Ucapan-ucapan kontroversial sejumlah anggota DPR mempertebal kesan bahwa wakil rakyat kian melupakan siapa yang memilih mereka, lebih sibuk menjaga kenyamanan elite politik ketimbang mendengar suara rakyat.

Polemik Kenaikan Gaji dan Tunjangan, DPR RI Diminta Fokus ke Perbaiki Legislasi

POLEMIK tentang gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang mengalami kenaikan disorot pubalik, pengamat meminta pejabat publik lebih fokus pejabat publik memperbaiki kinerja.

DPR: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Pemanfaatan IKN

Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.

Komisi X DPR RI Serap Aspirasi Penulisan Sejarah Indonesia di Unand

Narasi sejarah Indonesia harus ditulis dengan ruang lingkup yang lebih luas, mencakup keragaman pengalaman kolektif bangsa dari berbagai sudut pandang dan wilayah.

Legislator Minta Adanya Deregulasi PP 28/2024

Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.

Legislator Sampai Menangis Dengar Fadli Zon Persoalkan Istilah Massal dalam Kasus Mei 1998

Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.

NasDem: Segera Isi 12 Pos Dubes yang Kosong

ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.

Legislator Sebut Masyarakat Bisa Mengajukan Reaktivasi PBI JK

Langkah reaktivasi dapat dilakukan melalui Dinas Sosial Kab/Kota, aplikasi Mobile JKN, dan. BPJS Kesehatan Care Center 165

UPI Tanggapi Terkait Walk Out Wakil Ketua DPR RI saat Pelantikan Rektor

Penyisipan prinsip “values for value, full commitment no conspiracy, and defender integrity” pada akhir teks sumpah jabatan, bertujuan sebagai panduan dalam membangun tata kelola institusi.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia