Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
ANGGOTA DPR RI dari Partai NasDem daerah pemilihan 1 Jawa Barat, Muhammad Farhan menyerap aspirasi dan keluhan warga di Kota Bandung.
Pekan ini, dia mengunjungi warga Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gedebage. Mereka mengungkapkan aspirasi terkait Masjid Al-Jabbar.
Hadir pada acara tersebut Anggota DPRD kota Bandung dari Partai Nasdem Asep Sudrajat, Yusuf Irawan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tedi Sutadi dari Cimincrang Bersih (Ciber) dan Rohendi dari Panitia Parkir Sementara (Panser).
Seusai mendengarkan aspirasi warga, Farhan berjanji akan memperjuangkan kepentingan mereka.
"Saya berharap setelah Masjid Al-Jabbar dibuka untuk umum, dan insya
Allah sebagai tempat beribadah terindah di Jabar, bisa membawa berkah. Selain sebagai tempat ibadah dan tempat wisata religi Masjid Al-Jabbar dapat menggerakkan perekonomian terutama untuk warga Cimincrang," kata Farhan, bakal calon Wali Kota Bandung itu, Sabtu (17/6).
Namun, dia menyayangkan dalam pelaksanaannya sejak Desember 2022
hingga hari ini terdapat banyak ketidakjelasan, terutama dalam
pemanfaatan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang yang sangat
sederhana, yaitu parkir, pedagang kaki lima dan soal sadar wisata.
"Kita menyadari UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. UMKM juga
yang menyelamatkan ekonomi kota Bandung dan ekonomi Jabar saat mengalami pandemi covid-19. Namun harus diakui salah satu kelemahan UMKM, kebayakan tidak punya legalitas, karena kalau punya legalitas namanya perusahaan," jelasnya.
Anggota TNI
Farhan berharap ada sebuah kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Jabar untuk mengayomi para pelaku UMKM, tenaga sumber daya pengatur
parkir dan pelaku UMKM sadar wisata di Kelurahan Cimincrang di seputar
Masjid Al-Jabbar. Saat ini yang dirasakan oleh warga adalah
pengaturannya tidak transparan, dan keterlibatan orang tertentu yang mengaku sebagai anggota TNI dari Kodim Kota Bandung.
"Kami mohon ada kejelasan, transparansi atau keterbukaan pengelolaan. Jika memang ada keterlibatan aparat TNI kerangkanya dalam bentuk apa.
Jika ada pihak ketiga yang mengelola parkir, kami minta agar lebih banyak warga Kelurahan Cimincrang diberdayakan," ungkapnya.
Menurut Farhan mudah-mudahan suara dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM), panitia parkir sementara (panser), yang selama ini menjadi
relawan untuk pengaturan parkir di Masjid Al-Jabbar yang menyediakan
fasilitas wisata bagi para pengunjung Masjid Al-Jabbar didengar.
Pihaknya berharap Pemprov Jabar, DKM Al-Jabbar, aparat keamanan baik
kepolisian maupun TNI. berkenan membuka pintu-pintu silaturahmi,
komunikasi agar bisa sama-sama menemukan solusi.
"Kita percaya Masjid Al-Jabbar dibangun untuk kesejahteraan masyarakat
secara luas dan bagi warga Cimincrang, Gedebage, Bandung dan juga Jawa Barat," tandasnya. (N-2)
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada Alm. Mayjen (Purn) I Gusti Kompang (IGK) Manila di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama
Bendahara Umum Partai NasDem itu mengatakan memberantas beking tambang ilegal tersebut hal mudah. Aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menangkap.
POLEMIK tentang gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang mengalami kenaikan disorot pubalik, pengamat meminta pejabat publik lebih fokus pejabat publik memperbaiki kinerja.
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
Narasi sejarah Indonesia harus ditulis dengan ruang lingkup yang lebih luas, mencakup keragaman pengalaman kolektif bangsa dari berbagai sudut pandang dan wilayah.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved