Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI dari Partai NasDem daerah pemilihan 1 Jawa Barat, Muhammad Farhan menyerap aspirasi dan keluhan warga di Kota Bandung.
Pekan ini, dia mengunjungi warga Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gedebage. Mereka mengungkapkan aspirasi terkait Masjid Al-Jabbar.
Hadir pada acara tersebut Anggota DPRD kota Bandung dari Partai Nasdem Asep Sudrajat, Yusuf Irawan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tedi Sutadi dari Cimincrang Bersih (Ciber) dan Rohendi dari Panitia Parkir Sementara (Panser).
Seusai mendengarkan aspirasi warga, Farhan berjanji akan memperjuangkan kepentingan mereka.
"Saya berharap setelah Masjid Al-Jabbar dibuka untuk umum, dan insya
Allah sebagai tempat beribadah terindah di Jabar, bisa membawa berkah. Selain sebagai tempat ibadah dan tempat wisata religi Masjid Al-Jabbar dapat menggerakkan perekonomian terutama untuk warga Cimincrang," kata Farhan, bakal calon Wali Kota Bandung itu, Sabtu (17/6).
Namun, dia menyayangkan dalam pelaksanaannya sejak Desember 2022
hingga hari ini terdapat banyak ketidakjelasan, terutama dalam
pemanfaatan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang yang sangat
sederhana, yaitu parkir, pedagang kaki lima dan soal sadar wisata.
"Kita menyadari UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. UMKM juga
yang menyelamatkan ekonomi kota Bandung dan ekonomi Jabar saat mengalami pandemi covid-19. Namun harus diakui salah satu kelemahan UMKM, kebayakan tidak punya legalitas, karena kalau punya legalitas namanya perusahaan," jelasnya.
Anggota TNI
Farhan berharap ada sebuah kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Jabar untuk mengayomi para pelaku UMKM, tenaga sumber daya pengatur
parkir dan pelaku UMKM sadar wisata di Kelurahan Cimincrang di seputar
Masjid Al-Jabbar. Saat ini yang dirasakan oleh warga adalah
pengaturannya tidak transparan, dan keterlibatan orang tertentu yang mengaku sebagai anggota TNI dari Kodim Kota Bandung.
"Kami mohon ada kejelasan, transparansi atau keterbukaan pengelolaan. Jika memang ada keterlibatan aparat TNI kerangkanya dalam bentuk apa.
Jika ada pihak ketiga yang mengelola parkir, kami minta agar lebih banyak warga Kelurahan Cimincrang diberdayakan," ungkapnya.
Menurut Farhan mudah-mudahan suara dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM), panitia parkir sementara (panser), yang selama ini menjadi
relawan untuk pengaturan parkir di Masjid Al-Jabbar yang menyediakan
fasilitas wisata bagi para pengunjung Masjid Al-Jabbar didengar.
Pihaknya berharap Pemprov Jabar, DKM Al-Jabbar, aparat keamanan baik
kepolisian maupun TNI. berkenan membuka pintu-pintu silaturahmi,
komunikasi agar bisa sama-sama menemukan solusi.
"Kita percaya Masjid Al-Jabbar dibangun untuk kesejahteraan masyarakat
secara luas dan bagi warga Cimincrang, Gedebage, Bandung dan juga Jawa Barat," tandasnya. (N-2)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Kowani juga mendorong agar negara hadir secara nyata dalam menjamin hak, keselamatan, dan kesejahteraan PRT sebagai bagian dari warga negara yang setara di hadapan hukum.
RUU Perampasan Aset kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas pada tahun 2025.
Langkah tersebut dinilai sebagai pilihan politik sadar untuk memperkuat kapasitas mesin negara dalam mengejar target Indonesia menjadi negara maju.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 bisa jadi bahan evaluasi total untuk kualitas pendidikan nasional. Hasil TKA jadi alarm
Penguatan kewenangan Kemenkop, termasuk dalam aspek penegakan hukum, akan membuat pengelolaan dan pengawasan koperasi lebih aman dan terarah.
Kontroversi muncul setelah aksi donasi Rp10 miliar untuk korban banjir di Aceh menuai sorotan. Anggota DPR RI, Endipat Wijaya, melontarkan sindiran 'menyinyir' yang memicu perdebatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved