NasDem Ragukan Efektivitas Pemotongan Gaji Pejabat untuk Selamatkan APBN

KETUA DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, meragukan efektivitas rencana pemotongan gaji pejabat negara yang dikaji Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah penghematan imbas konflik global.

“Secara politik gagasan ini terdengar menarik, publik tentu ingin melihat elite ikut berkorban. Namun, apakah pemotongan gaji pejabat benar-benar efektif menyelamatkan APBN?” kata Irma, Selasa (17/3).

Baca juga : NasDem Usul Kenaikan Dana Bantuan Parpol dari Negara Jadi 10 Ribu Per Suara

Ia mengungkapkan, berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.

“Efisiensinya hanya sekitar 0,02 persen dari total APBN. Bahkan jika gaji menteri dipotong hingga 50 persen, penghematannya hanya sekitar Rp52 miliar per tahun,” ujarnya.

Irma menjelaskan, total belanja untuk menteri dan wakil menteri diperkirakan sekitar Rp104 miliar per tahun. Jika digabung dengan pemotongan gaji anggota DPR, penghematan maksimal hanya sekitar Rp850 miliar.

Baca juga : Bersama Prabowo Puluhan Tahun, AKA Yakin Programnya dengan Ahmad Ali Terealisasi

“Sekilas terlihat besar, tapi dalam konteks APBN yang mencapai Rp3.842 triliun, angka itu tetap sangat kecil,” tegasnya.

Menurutnya, pemotongan gaji pejabat tidak akan berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal negara.

“Bahkan pemotongan setengah gaji elite politik sekalipun tidak akan membuat APBN lebih sehat atau mengurangi defisit secara berarti,” lanjut Irma.

Meski demikian, ia tidak menolak wacana tersebut, namun menyarankan agar efisiensi difokuskan pada sektor yang lebih berdampak besar.

“Saya tidak masalah dengan wacana ini, tetapi akan lebih efektif jika efisiensi diambil dari proyek-proyek besar yang tidak mendesak,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan opsi pemotongan gaji pejabat dengan mencontoh langkah Pakistan dalam menghadapi krisis global sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi.

“Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, tapi kita harus melakukan upaya penghematan,” ujar Prabowo.

Ia menjelaskan, Pakistan telah menerapkan berbagai kebijakan penghematan, seperti work from home 50 persen dan pengurangan hari kerja menjadi empat hari.

“Mereka juga mengurangi gaji anggota kabinet dan parlemen, dan hasilnya digunakan untuk membantu kelompok yang paling lemah,” katanya.

Selain itu, Pakistan membatasi penggunaan BBM, menghentikan belanja non-prioritas, serta memangkas kunjungan luar negeri. Prabowo menegaskan langkah tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia untuk menghadapi tekanan global.

“Ini hanya contoh. Saya kira kita juga harus mengupayakan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat,” pungkasnya. (Dev/P-3)