NasDem Usul Kenaikan Dana Bantuan Parpol dari Negara Jadi 10 Ribu Per Suara

PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN. Dana alokasi tersebut idealnya harus dapat mencukupi kebutuhan operasional sehingga bisa fokus menjalankan fungsi-fungsi parpol. 

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim menilai nominal Rp 1.000 per suara yang saat ini berlaku masih jauh dari ideal, untuk itu ia mendorong agar partai politik di Indonesia dapat menerima anggaran senilai Rp 10 ribu per suara. 

“Jadi kita sudah ancar-ancar harusnya dana alokasi untuk parpol seharusnya antara Rp. 7.000 sampai Rp. 10.000 untuk keadaan keuangan sekarang,” kata Hermawi di NasDem Tower Gondangdia, Jakarta Pusat pada Rabu (2/7). 

Baca juga : Kenaikan Dana Bantuan Parpol tak Otomatis Cegah Korupsi

Hermawi mengatakan usulan tersebut sejalan dengan Studi KPK yang merekomendasikan adanya peningkatan dana bantuan partai politik untuk mengurangi ketergantungan partai pada sumber pendanaan yang tidak transparan. 

“Kita ingin ada peningkatan seperti hasil studi KPK tentu saja dengan memperhatikan juga kemampuan pemerintah dalam bidang keuangan,” ujarnya. 

Sebagai informasi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No 5/2009 mengatur bantuan partai di tingkat pusat sebesar Rp 1.000 per suara. Sementara bantuan partai di provinsi sebesar Rp 1.200 per suara dan kabupaten/kota Rp 1.500 per suara.

Baca juga : Benahi Transparansi Sebelum Tambah Dana Parpol

Dengan demikian, bantuan parpol dari negara yang bakal mengalir ke delapan parpol parlemen hasil Pemilu 2024 akan mencapai Rp 134 miliar. Penghitungan ini didasarkan pada total suara sah dari parpol parlemen sebanyak 134.492.328 suara.

Selain itu, Hermawi menegaskan pentingnya negara memberikan alokasi dana kepada parpol untuk membantu menjaga stabilitas dan independensi partai dan meningkatkan kualitas pendidikan politik serta operasional sekretariat parpol. 

“Presiden itu lahir dari partai politik, bukan dari mana-mana. Demikian itu yang akan terus kita perjuangkan dengan partai-partai lain di DPR,” jelasnya. 

Menurut Hermawi, Peningkatan bantuan dana untuk parpol di Indonesia bisa menjadi langkah positif untuk meningkatkan kualitas parpol, namun harus disertai dengan reformasi tata kelola dan transparansi yang kuat. 

“Kalau kita sudah mampu nanti, kita harus bisa lakukan seperti Jerman, di mana Parpol menerima dana bantuan hingga 75%. Kami juga melakukan beberapa kali studi di Jerman. Anggarannya jauh lebih besar. Kita nggak usah bikin persentase tapi jauh lebih besar,” imbuhnya. 

Mengurangi Ketergantungan Parpol

Sementara itu, Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mendukung adanya kenaikan dana bantuan partai politik (parpol) dari APBN. Langkah itu dinilai dapat mengurangi ketergantung parpol terhadap penyandang dana dan politik transaksional. 

“Kenaikan dana parpol penting untuk mengurangi dominasi para penyumbang besar yang membuat partai tergantung dan tidak independen. Kedua, untuk mengurangi politik transaksional dalam Pilkada atau Pilpres,” kata Lili. 

Lili juga menekankan bahwa dana bantuan parpol bisa mengurangi korupsi sebab kader partai yang duduk di parlemen atau menjadi kepala daerah tidak lagi dibebani mencari dana untuk pembiayaan partai.

“Salah satu hal yang penting dana bantuan tersebut yaitu untuk pendidikan dan kaderisasi serta penguatan pelembagaan partai yang demokratis dan berintegritas. KPK pernah menyusun Indeks Integritas Partai Politik, itu harus menjadi acuan dan evaluasi bagi partai politik,” imbuhnya. (Dev/M-3)