Benahi Transparansi Sebelum Tambah Dana Parpol

WACANA penambahan dana bantuan kepada partai politik (parpol) dari APBN menuai kritik. Salah satunya disampaikan oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow yang berpandangan bahwa logika penambahan dana parpol untuk menekan praktik politik transaksional agak dipaksakan.

Menurutnya, masalah utama dalam pengelolaan dana partai selama ini adalah akuntabilitas dan transparansi. Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.

"Tanpa mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang ketat, menurut saya, ruang politik transaksional justru tetap terbuka, bahkan bisa semakin marak, meskipun dana bantuan ditambah," katanya lewat keterangan tertulis, hari ini.

Baca juga : Menengok Dari Mana Sumber Keuangan Partai Politik

Penambahan dana parpol, sambungnya, juga tidak boleh dimaknai sebagai upaya menekan praktik politik transaksional. Menurut Jeirry, dalih itu janggal karena seolah-olah masih memberikan ruang bagi praktik politik transaksional. Padahal, seluruh elemen harusnya menyetop praktik tersebut.

Di sisi lain, penambahan dana parpol juga dinilai bertentangan dengan kondisi keuangan negara saat ini yang mengalami kesulitan. Sementara pemerintah sedang melakukan efisiensi, penambahan dana parpol menjadi wacana yang tidak prioritas.

"Prioritas anggaran seharusnya diarahkan untuk sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, bukan untuk membiayai partai yang belum menunjukkan perbaikan tata kelola keuangan internal," ujar Jeirry.

"Dan bukankah partai juga harusnya berempati terhadap situasi keuangan negara yang sulit ini?" sambungnya.(Tri/P-1)