Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pihaknya akan meninjau terkait usulan pemberian dana kepada partai politik (parpol) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mencegah korupsi. Menurut Ganjar, usul pemberian dana besar itu sudah pernah dibahas di DPR pada periode sebelumnya.
“Belum, kita belum tahu apa yang nanti akan dipertanyakan pada kita. Sebenarnya kalau konsepnya pernah DPR pernah bahas kok, bagaimana keuangan yang independen dan sebagainya. Tapi kita belum tahu,” kata Ganjar kepada awak media di Gedung Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, hari ini.
Ganjar mengungkapkan bahwa bantuan dana untuk partai bisa berasal dari berbagai sumber tak hanya terbatas pada APBN.
“(Berasal) dari macem-macem. Dulu pernah muncul pikiran dari APBN. Pernah muncul pikiran badan usaha milik Partai sehingga yang dihalalkan tinggal rambu-rambunya. Jadi diskusinya pernah ada, bukan baru,” imbuhnya.
Menurut Ganjar, dana bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bisa digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat akan tergantung pada sistem tata kelola partai.
“Sekarang bagaimana agar betul-betul partai governance-nya itu bisa berjalan tinggal pada pilihan. Itu akan lebih baik,” jelasnya.
Kendati demikian, PDIP belum bisa memberikan tanggapan lebih lanjut terkait setuju atau tidaknya mengenai usulan pemberian dana kepada parpol tersebut.
“Kalau nanti TOR-nya (sudah) ada, barangkali kita akan bisa punya banyak pikiran. Diskusinya dulu sudah panjang di DPR,” tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengusulkan partai politik (parpol) diberikan dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Fitroh, usul pemberian dana besar itu agar tidak ada lagi korupsi yang menyangkut parpol atau proses politik.
“KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik,” kata Fitroh pada Kamis (15/5). (Dev/P-1)
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk politisi PDIP senior asal Solo, FX Hadi Rudyatmo sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) Ketua PDIP Jawa Tenggah, menggantikan Bambang Pacul
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Pasalnya, masalah utama dalam pengelolaan dana partai selama ini adalah akuntabilitas dan transparansi. Selama parpol dan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved