Ekonom Apresiasi Rencana Prabowo Lakukan Pemotongan Gaji Pejabat

EKONOM Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet melihat langkah Presiden Prabowo Subianto yang membuka opsi pemotongan gaji pejabat negara sebagai inisiatif yang patut diapresiasi. Terutama, katanya, dalam konteks membangun semangat berbagi beban di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

"Dari sisi fiskal, penghematan dari kebijakan ini tentu tetap akan memberikan tambahan ruang bagi negara, dan dalam nominal tertentu bisa dikatakan cukup membantu," kata Yusuf kepada Media Indonesia, Senin (16/3).

Namun, lanjutnya, jika dilihat dalam konteks keseluruhan belanja negara yang mencapai ribuan triliun rupiah, pemotongan gaji pejabat kontribusinya relatif kecil terhadap total belanja APBN. Karena itu, kata Yusuf, nilai utama dari kebijakan ini tidak semata-mata terletak pada besaran penghematannya. Namun  juga pada pesan kepemimpinan yang ingin disampaikan bahwa upaya efisiensi dimulai dari level atas pemerintahan.

Baca juga : Purbaya Tegaskan Pelebaran Defisit Belum Perlu, Anggaran Masih Aman

"Dalam konteks ekonomi politik, langkah seperti ini juga dapat menjadi sinyal positif mengenai komitmen terhadap disiplin fiskal. Di tengah potensi tekanan eksternal, seperti gejolak harga energi global atau ketidakpastian pasar keuangan internasional, sinyal bahwa pemerintah siap melakukan efisiensi dari level pimpinan dapat membantu menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara," paparnya.

Meski demikian, kata Yusuf, agar dampaknya terhadap ruang fiskal menjadi lebih terasa, langkah ini sebaiknya juga diikuti dengan refocusing dan realokasi anggaran yang lebih luas. Termasuk melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas atau flagship programs pemerintah.

"Dalam situasi tekanan ekonomi global, penyesuaian terhadap skala, tahapan implementasi, maupun alokasi anggaran program-program besar menjadi penting agar keseimbangan fiskal tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi secara keseluruhan," jelasnya.

Dengan pendekatan seperti ini, katanya, pengurangan gaji pejabat tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.

"Jika langkah-langkah tersebut dilakukan secara konsisten, kebijakan ini dapat membantu memperkuat disiplin fiskal sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBN di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu," pungkasnya.(H-3)