Rencana Pemotongan Gaji Pejabat Tunjukkan Solidaritas Penderitaan Masyarakat

Guru Besar Ilmu Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) Sulikah Asmorowati menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas gaji pejabat negara di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Menurutnya, opsi tersebut bukan hanya urusan angka atau penghematan, namun pernyataan politik yang benar-benar bisa menjadi politik simbolis atau otoritas moral.

"Jadi kalau kacamata kebijakan, langkah ini merupakan manifestasi dari simbolik politik. Kan saat ini ada ketidakpastian ekonomi, kemudian kenaikan harga komoditas, dan bahkan ancaman resesi global di tengah perang Amerika-Iran dan memunculkan kenaikan harga minyak dunia dan sebagainya yang tentunya berimbas terhadap munculnya ancaman resesi dunia, termasuk Indonesia," kata Sulikah saat dihubungi, Senin (16/3).

"Nah di sini Pak Prabowo dengan wacana tersebut menunjukkan adanya solidarity of suffering atau solidaritas penderitaan atau beban masyarakat," imbuhnya.

Baca juga : Ekonom Apresiasi Rencana Prabowo Lakukan Pemotongan Gaji Pejabat

Mengutip tulisan Christopher Hood dalam bukunya The Art of the State (1998), ia mengatakan bahwa efektivitas sebuah kebijakan seringkali tidak hanya ditentukan oleh dampak materialnya, tapi sejauh mana penguasa atau pimpinan tertinggi mampu menyelaraskan dengan realitas rakyatnya yang mempunyai beban makin tinggi.

Karena itu, katanya, pemotongan gaji tersebut merupakan instrumen untuk mendapatkan social trust atau kepercayaan publik. "Jadi bahwa tanpa kepercayaan publik, penyesuaian subsidi atau pajak-pajak, itu akan sulit diterima oleh rakyat tanpa memicu pro dan kontra," jelasnya.

Kemudian, lanjut Sulikah, pemangkasan ini juga menjadi pintu untuk reformasi birokrasi radikal. Pasalnya masalah utama di Indonesia sebenarnya bukan hanya pada nominal gaji pokok, namun struktur tunjangan yang berlapis. Misalnya terkadang ada biaya operasional yang tidak efisien atau adanya tumpang tindih fungsi lembaga.

Baca juga : Tak Cuma Potong Gaji Pejabat, Muhammadiyah Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini untuk Antisipasi Krisis Global

"Nah, jika pemotongan gaji ini diterapkan, seyogianya diikuti dengan penataan struktur biaya birokrasi yang sangat tepat. Karena kalau tidak maka hanya akan jadi politik simpati atau hanya seremoni politik tanpa adanya dampak struktural yang berkelanjutan atau dalam tanda kutip juga bisa disebut hanya pencitraan," paparnya.

Secara teoritis, katanya z ada perspektif anggaran berbasis kinerja. Pemotongan gaji ini jika dikaitkan dengan performance based budgeting menjadi sangat krusial.

Pasalnya dalam sistem manajemen publik modern, jelasnya, remunerasi pejabat seharusnya bersifat variable, bukan tetap. Sementara saat ini gaji pejabat baik eksekutif maupun legislatif cenderung bersifat seperti hak yang terlepas dari capaiannya, outputnya, kinerjanya, maupun outcomenya

"Jadi seharusnya pemotongan itu kalau menurut saya tidak kemudian dilakukan secara flat atau merata. Tapi harusnya dikaitkan dengan key performance indicator. Misalnya ada menteri atau anggota dewan yang gagal mencapai target KPI maka harus dipotong mungkin secara lebih signifikan," ujar Sulikah.

"Karena kalau misalnya tanpa ada kaitan dengan kinerja, pemotongan gaji ini bisa berisiko menciptakan demotivasi, terutama untuk mereka yang berkinerja sangat baik," tandasnya. (Ifa)