Tak Cuma Potong Gaji Pejabat, Muhammadiyah Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini untuk Antisipasi Krisis Global

KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengomentari rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan pemotongan gaji pejabat khususnya para menteri dan anggota DPR RI. Namun, Anwar mengatakan, pemotongan harus dilakukan dengan persetujuan para pejabat.

“Sebab gaji itu merupakan hak dari masing-masing mereka. Bila mereka setuju gajinya dikurangi maka tentu pemerintah bisa memotongnya, tapi bila mereka tidak rela itu jelas bermasalah,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (16/3).

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut juga menambahkan bahwa alangkah lebih bagus jika ajakan pemerintah tersebut juga diperluas kepada para pejabat di BUMN. Pasalnya menurut Anwar Abbas gaji mereka juga cukup besar.

Baca juga : Ekonom Apresiasi Rencana Prabowo Lakukan Pemotongan Gaji Pejabat

“Tetapi yang menjadi pertanyaan berapa persen gaji mereka akan diambil oleh pemerintah, berapa lama dan untuk apa ? Saya rasa hal itu harus dijelaskan sehingga pihak yang dipotong gajinya juga bisa membuat  perhitungan dan perencanaan sesuai dengan gajinya yang ada,” ujar Anwar Abbas.

Menurutnya jika pemerintah memang membutuhkan uang di kondisi sekarang, langkah yang perlu dilakukan tidak cukup dengan pemotongan gaji saja. Ada beberapa hal juga yang perlu dilakukan. Salah satunya ialah membenahi MBG. Selain itu, pemerintah juga perlu membenahi pengelolaan sumber daya alam (SDA) agar sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

“Semestinya dari SDA tersebut harus bisa tercipta sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat. Tetapi faktanya yang tercipta adalah sebesar-besar kemakmuran bagi segelintir orang. Jadi ada kesalahan dalam manajemennya. Untuk itu Prabowo harus benahi masalah ini secara serius,” tegas Anwar Abbas.

Baca juga : Prabowo Undang Ormas Islam ke Istana Bahas Dewan Perdamaian Gaza

Menurutnya, Presiden Prabowo juga harus serius memberantas korupsi. Jika angka korupsi itu ada sekitar 30 persen dari APBN, maka minimal sekitar Rp1.000 triliun pemerintah bisa mengamankan anggarannya.

Terakhir, pemerintah juga harus bisa membenahi  manajemen perpajakan yang ada karena diduga banyak orang-orang kaya dan para pemilik kapital di negeri ini yang telah menyiasati pajaknya sehingga mereka  membayar pajak jauh di bawah yang seharusnya.

“Jadi kesimpulan saya kalau pemerintah memang memerlukan dana, maka 4 sumber tersebut saya rasa sudah sangat mencukupi untuk kita dapat mengatasi masalah ekonomi yang kita hadapi bila krisis global menimpa kita,” pungkasnya.  (H-3)