Headline
IKN bisa menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.
WAKIL Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengatakan banyaknya jumlah pihak yang terjerat judi online khususnya para anggota wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan baik, menjadi pertanda mentalitas rusak yang dimiliki para penjabat tersebut.
"Mereka seharusnya sudah tahu UU dan peraturan yang melarang itu. Seharusnya mereka mematuhi itu tapi malah sebaliknya"
Dengan demikian maka pemerintah harus menutup perjudian online dan menindak para penyelenggaranya. Anwar juga meminta kepada
Baca juga : Banyak yang Terlibat Judol, MUI Sebut Mentalitas Anggota DPR Bermasalah
Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengadili anggota dewan yang berjudi tersebut agar kehormatan dan keluhuran martabat DPR/DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat terjaga dan terpelihara.
"Meminta pihak kepolisian agar memproses mereka-mereka yang telah melanggar hukum dan ketentuan tersebut untuk dilimpahkan kasusnya ke kejaksaan dan diadili di pengadilan serta dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya," ujarnya, Kamis (27/6).
Penegak hukum harus menyelidiki secara serius tentang asal muasal kekayaan dimiliki para penjudi khususnya anggota wakil rakyat yang digunakan untuk berjudi.
"Karena berat dugaan untuk memenuhi hasrat berjudinya mereka telah melakukan berbagai cara yang haram dan terlarang seperti korupsi, mencuri, memeras dan merampok. Hal-hal demikian tentu tidak bisa kita terima karena jelas-jelas akan bisa merugikan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, bangsa dan negara," tukasnya.
Sebelumnya pernyataan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di DPR mengatakan lebih dari seribu orang anggota DPR dan DPRD bermain judi online. Bahkan PPATK juga sudah mengantongi nama-nama anggota legislatif yang bermain judi online tersebut. (Z-10)
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Judi dengan berbagai bentuknya termasuk dosa besar. Hal ini karena permainan judi termasuk dalam kategori gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian.
Penguatan diplomasi umat tidak hanya dapat dilakukan di tingkat negara atau lembaga resmi, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat luas, khususnya generasi muda.
MUI melalui Ketua Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, meminta agar pemerintah segera mengambil langkah tegas terkait kasus Ayam Goreng Widuran yang belakangan menuai kontroversi.
Fatwa MUI tidak hanya berdampak secara moral dan keagamaan, tetapi juga menciptakan perubahan struktural dalam perilaku konsumsi masyarakat Indonesia.
Melalui aplikasi ini, umat bisa memilih dan mendapatkan ustaz yang kompeten sesuai kebutuhannya seperti Tahlilan, ceramah lahiran dan khitanan, pernikahan, dan lainnya.
Orang dengan trauma membutuhkan suatu pelampiasan yang bisa membuatnya senang dengan intensitas yang besar, maka itu mereka lebih mudah kecanduan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa rekening penerima bantuan sosial yang bermain judi online (judol) otomatis ditutup.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved