Indonesia- UNDP PBB Kolaborasi Tangani Sampah Laut

INDONESIA berkolaborasi dan mendapat dukungan dari UNDP dan Norwegian Embassy dalam penanganan sampah di laut. 

UNDP adalah organisasi inti Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penanganan perubahan iklim secara global.

Dengan jaringan mitra di lebih dari 170 negara, UNDP membantu negara-negara membangun solusi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Baca juga : Gedung Baru MUI Dibangun di Lahan Eks Kedutaan Inggris di Bundaran HI

Salah satunya seperti kegiatan Aksi Bersih Sungai bertajuk “From Waves of Change to a Legacy of Action” di Sungai Cikeas, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,  Minggu, (15/2). 

Kegiatan itu dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL). 

Aksi itu merupakan salah satu  upaya memperkuat komitmen nasional terhadap pengurangan sampah laut sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Baca juga : Prabowo: Kelompok Garong Selalu Ingin Bikin Kerusuhan di Indonesia

Menteri Lingkungan Hidup yang juga Ketua TKN PSL dalam sambutannya menegaskan pentingnya aksi kolaboratif dalam menghadapi tantangan sampah nasional.

Menurutnya pengurangan sampah tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja. Dibutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk komunitas, tokoh agama, dunia usaha, dan masyarakat luas untuk membangun perubahan perilaku yang berkelanjutan.

"Kami berterima kasih kepada UNDP, terima kasih teman-teman Norwegian Embassy, dari Jerman, yang telah mengawal kita dalam banyak kegiatan selama saya bertugas di KLH.  Banyak sekali program-program yang dibukung langsung oleh pemerintah kerajaan Norwegia maupun Jerman melalui UNDP,"ungkap Menteri Hanif.

Pada kesempatan yang sama, H Hazuarli Halim, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI), menekankan pentingnya integrasi nilai ekonomi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sampah.

“Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Pendekatan ekonomi sirkular yang didorong melaluikolaborasi pemerintah, ulama, dan komunitas dapat menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat kesejahteraan umat,” ujarnya.

Sementara itu, Hayu Prabowo,  Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH & SDA) Majelis Ulama Indonesia (MUI), menekankan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral umat beragama.

“Melalui penguatan fatwa tentang larangan membuang sampah sembarangan, kami ingin menegaskan bahwa menjaga kebersihan sungai dan laut bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari nilai keimanan yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” ujarnya.

Dari sisi mitra pembangunan, Ahmad Bahri Rambe, Koordinator Program Nasional Sekretariat TKN PSL, UNDP Indonesia menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun solusi lingkungan yang berkelanjutan.

“Kegiatan ini menunjukkan bagaimana aksi lokal dapat berkontribusi pada agenda pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan lembaga keagamaan menjadi pondasi penting untuk menciptakan dampak yang luas dan berkelanjutan,” ujarnya.

Berbasis komunitas

Dalam sambutannya, Mrs. Sara Ferrer Olivella, Resident Representative UNDP Indonesia, menyoroti pentingnya inovasi dan pemberdayaan komunitas sebagai kunci dalam menciptakan solusi lingkungan yang
berkelanjutan.

Menurutnya, ketika masyarakat diberdayakan dengan pengetahuan, teknologi, dan dukungan kebijakan yang tepat, mereka dapat menjadi penggerak utama transformasi lingkungan. 

"UNDP berkomitmen untuk terus mendukung upaya Indonesia dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut serta menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pengurangan sampah dari sumbernya. 

Melalui pendekatan berbasis komunitas, nilai sosial, dan nilai keagamaan, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

Kegiatan ini melibatkan sekitar 600 peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah pusat dan daerah, organisasi keagamaan, komunitas lingkungan, sektor pendidikan, sektor swasta, mitra pembangunan internasional, media massa, serta masyarakat umum di sekitar wilayah sungai.

Kegiatan diawali dengan aksi bersih sungai dan dilanjutkan dengan penanaman pohon. Menteri Hanif Faisol Nurofiq  juga sempat melakukan telekonferen dengan daerah lain seperti Bali, Malang, Aceh, Medan, dan Bangka Belitung, yang secara serentak melaksanakan aksi bersih lingkungan.

Sebagai bagian dari agenda simbolik, dilakukan penyerahan Fatwa MUI mengenai larangan membuang sampah di sungai, danau, dan laut sebagai penguatan landasan moral dan keagamaan dalam menjaga lingkungan. 

Selain itu, diserahkan pula simbolis trash barrier, kotak sedekah sampah, serta panduan pengelolaan sampah berbasis nilai keagamaan kepada komunitas, tokoh masyarakat, rumah ibadah, sekolah, dan kelompok lingkungan setempat.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi bersama oleh komunitas lokal sebagai bentuk komitmen kolektif menjaga lingkungan perairan secara berkelanjutan. (H-2)