MUI Dorong Akses Perumahan bagi Pekerja Informal

LEMBAGA Penggerak Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (LPEU MUI) meluncurkan Program Perumahan Merah Putih, sebuah skema hunian berbasis syariah yang ditujukan bagi pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek online (ojol). Program ini adalah upaya membuka akses kepemilikan rumah bagi pekerja yang selama ini kesulitan mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional.

Wakil Sekretaris Bidang Divisi Perumahan dan Kawasan Permukiman LPEU MUI, Rully Muliarto, menjelaskan bahwa program ini menggunakan akad istisna, yaitu sistem pemesanan dalam pembiayaan syariah yang memastikan harga rumah telah disepakati sejak awal tanpa risiko bunga mengambang.

Menurut Rully, skema pembayaran dirancang menyesuaikan pola penghasilan harian para pengemudi ojol. Melalui sistem yang disebut “Setoran Seharga Kopi”, peserta dapat mencicil mulai dari Rp40.000 per hari melalui mekanisme virtual account.

Baca juga : MUI Sampaikan Dukacita Mendalam atas Gugurnya Ali Khamenei

“Pekerja tidak perlu terbebani tagihan besar di akhir bulan, tetapi bisa menyisihkan penghasilan harian secara bertahap,” ujar Rully dalam agenda Silaturahmi dan Sarasehan bersama Koordinator Grab Electric se-Jabodetabek di Aula Buya Hamka, Gedung MUI Pusat, Rabu (4/3).

Ia menjelaskan, ini merupakan langkah konkret LPEU MUI dalam mendorong pemerataan kepemilikan hunian bagi pekerja sektor informal yang kerap terkendala persyaratan perbankan, seperti status non-bankable maupun hambatan BI Checking.

Program tersebut juga disebut selaras dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memenuhi target pembangunan program 3 juta rumah untuk rakyat.

Baca juga : Sampah Plastik Jadi Cicilan, Program KPR di BTN Layak Diperhatikan

Selain skema cicilan harian, program ini juga menawarkan beberapa fitur utama, di antaranya tanpa BI Checking, dengan verifikasi kelayakan berdasarkan riwayat pendapatan dari dashboard aplikasi ojol selama enam bulan terakhir. Uang muka atau down payment (DP) juga dibuat fleksibel, berkisar 5%-20% sesuai kemampuan peserta.

Hunian yang direncanakan akan dibangun di wilayah penyangga kota dengan akses transportasi dan kedekatan dengan pusat aktivitas pemesanan, seperti kawasan restoran dan perkantoran. Kawasan tersebut juga dirancang memiliki ekosistem produktif, termasuk fasilitas Ojol Hub, area servis kendaraan mandiri, serta pusat pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penghuni.

Ketua LPEU MUI, Mukhaer Pakkanna, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya MUI dalam menggerakkan ekonomi umat sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja informal.

“Kami ingin memastikan para pejuang aspal tidak hanya bekerja keras di jalanan, tetapi juga memiliki aset nyata berupa hunian yang halal dan berkah bagi keluarga mereka,” kata Mukhaer.

Acara sarasehan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan LPEU MUI, Ketua Bidang Ekonomi Dewan Pimpinan MUI M. Azrul Tanjung, serta perwakilan Koordinator Grab Electric se-Jabodetabek, Oppa Deddy.

Pada tahap awal, pendaftaran program akan dilakukan secara kolektif melalui koordinator lapangan di masing-masing zona. Tim LPEU MUI akan memberikan pendampingan teknis guna memastikan proses berjalan transparan serta tepat sasaran bagi para pengemudi ojol yang menjadi sasaran program. (Z-10)