Mendagri: Pemerintah Pusat Kaji Surat Permintaan Bantuan dari Aceh ke PBB

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan klarifikasi terkait surat dari Pemerintah Aceh yang ditujukan kepada UNDP dan UNICEF menyusul bencana di wilayah tersebut. Ia menegaskan, pemerintah pusat telah menelusuri asal-usul surat dan berkoordinasi langsung dengan pihak terkait untuk memastikan substansi serta kemungkinan tindak lanjutnya.

Tito menjelaskan, surat yang dipersoalkan telah diperiksa dan diketahui menggunakan tanda tangan elektronik. "Kami sudah mengecek yang UNDP dan UNICEF, berkomunikasi dengan pemerintah Aceh bahwa surat itu sudah kami baca dan juga ada tembusan ke Kemendagri. Surat itu ditandatangani barcode, jadi tanda tangan elektronik," kata dia dalam konferensi pers di Halim Perdanakusuma, Jumat (19/12). 

Ia juga mengungkapkan, Gubernur Aceh menyatakan tidak mengetahui secara langsung pengiriman surat tersebut. Tito menduga surat itu dikirim oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh. 

Baca juga : DPR: Permintaan Bantuan ke PBB oleh Aceh bukan untuk Menyudutkan Pemerintah Pusat

Lebih jauh, dia menyampaikan, Kemendagri telah mengonfirmasi langsung kepada UNDP dan UNICEF terkait bentuk bantuan yang memungkinkan diberikan. Menurutnya, tanpa penetapan status tertentu di tingkat nasional, jenis bantuan yang paling realistis adalah dukungan psikososial.

"Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status pencarian nasional adalah counselling, terutama untuk anak-anak dan wanita," ujar Tito.

Ia menambahkan, pemerintah masih akan membahas secara rinci skema bantuan tersebut. "Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk counselling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan," kata Tito. 

"Tapi itu kira-kira komunikasi sudah kami lakukan baik dengan pemerintahan Aceh maupun dengan UNDP dan UNICEF," pungkasnya. (Mir/P-1)