Wacana Pemotongan Gaji Pejabat Dinilai Perlu Disertai Perampingan Birokrasi

WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara. Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak cukup jika tidak dibarengi dengan efisiensi kelembagaan dan penataan ulang belanja negara secara menyeluruh.

Hal tersebut diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Ia menilai, selain pemotongan gaji, pemerintah perlu melakukan perampingan kementerian dan lembaga agar struktur birokrasi menjadi lebih efisien.

“Selain pemotongan gaji, pemerintah juga perlu mengefisienkan kementerian dan lembaga. Artinya jumlah pejabat dikurangi, dilakukan perampingan agar lebih efektif,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (17/3). 

Baca juga : Rencana Pemotongan Gaji Pejabat Tunjukkan Solidaritas Penderitaan Masyarakat

Ia menilai, pemangkasan juga seharusnya menyasar sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini dinilai memiliki tingkat gaji dan tunjangan yang tinggi.

“Yang paling besar itu di BUMN. Kalau bisa dipotong sampai 50% bahkan 60%, itu masih besar. Kalau tidak mau, ya silakan mundur dan diganti,” katanya.

Menurutnya, kebijakan pemotongan tidak hanya menyasar gaji pokok, tetapi juga berbagai tunjangan yang selama ini justru menjadi komponen terbesar dalam pendapatan pejabat.

Baca juga : Ekonom Apresiasi Rencana Prabowo Lakukan Pemotongan Gaji Pejabat

Ia juga menekankan pentingnya keteladanan dari pimpinan tertinggi negara. Presiden, menurutnya, perlu menjadi pihak pertama yang bersedia dipotong penghasilannya.

“Presiden harus memberi contoh. Kalau perlu tidak usah menerima gaji dulu sampai kondisi membaik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan pemotongan gaji hingga 50% dari total pendapatan pejabat, termasuk tunjangan, dapat memberikan dampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama jika diterapkan secara menyeluruh hingga tingkat daerah.

“Kalau itu dilakukan dari pusat sampai daerah, termasuk DPRD, itu signifikan. Kita memang harus bertahan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan,” katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penghematan anggaran tidak bisa hanya bertumpu pada pemotongan gaji. Pemerintah juga perlu mengevaluasi berbagai program dengan anggaran besar agar lebih tepat sasaran.

“Jangan parsial. Kalau hanya sebagian yang dipotong, nanti akan menimbulkan kegaduhan,” pungkasnya. (H-3)