Benahi ASN, Indonesia Butuh Percepatan Implementasi Manajemen Talenta

UNTUK melakukan reformasi birokrasi dan administrasi, Indonesia perlu belajar dari sejumlah negara yang sudah berhasil melakukannya. Tiga negara contoh ialah Singapura, Inggris dan Korea Selatan.

"Pada intinya, mereka melakukan reformasi SDM. Yang mereka ubah ialah pemikiran, skill dan sikap perilaku SDM yang merupakan pegawai pemerintah," ungkap Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq, Kamis (4/12).

Pernyataan itu dia lontarkan saat membuka Seminar Nasional Mewujudkan Birokrasi Berdampak: Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Pengembangan Kompetensi ASN Terintegrasi.

Baca juga : LAN RI: Mayoritas Birokrasi Daerah Indonesia Tergolong Sehat, Beberapa Capai Sangat Sehat

Seminar digelar Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional (Pusjar SKTAN) LAN di Jatinangor, Sumedang.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai ruang strategis untuk menyebarluaskan gagasan kebijakan berbasis riset, khususnya terkait penguatan manajemen talenta dan transformasi pengembangan kompetensi ASN.

Lebih jauh Taufiq menyatakan Singapura berhasil mewujudkan reformasi pegawai pemerintah pad 1995. Mereka menggulirkan program terkait layanan publik dengan menyiapkan pegawai yang memiliki perilaku dan skill yang mampu mendukung pertumbuhan.

Baca juga : BKN Dorong Redesain Reformasi Birokrasi untuk Kawal Eksekusi Anggaran

"Hasilnya, Singapura berhasil menjadi negara maju dan berpenghasilan tinggi. Bahkan, dari sejumlah indikator, mereka menjadi top 5 global," tandasnya.

Sementara di Inggris, pemerintah fokus melakukan tata kelola manajemen SDM. Merek memastikan pegawai pemerintah memiliki kompetensi yang dibutuhkn untuk melakukan transformasi.

"Inggris melakukan perekrutn, promosi dan pelatihan yang ketat untuk menghasilkan pemimpin. Kuncinya, Inggris melakukan modernisasi dan perubahan birokasi untuk menghadapi tantangan teknologi dan tantangan global," papar Taufiq.

Kondisi serupa dilakukan Korea Selatan. Negara ini mengembangkn reformasi yang mengandalkan pengembangan kompetensi yang kompetitif dibandingkan sektor swasta.

"Pada dasarnya, keberhasilan reformasi birokrasi dan administrasi sangat ditentukan kesiapan SDM. Tidak hanya berkutat pada aturan pegawai, tapi bagaimana fokus pada kapasits, kemampuan, skill, dan SDM. Yang paling penting dari semua itu ialah mindset atau pola pikir," tegas Taufiq.

Dia menambahkan, mulai tahun ini, Indonesia memasuki reformasi birokrasi dan administrasi jilid II. Fokusnya menghadapi persaingan global, kemajuan teknologi, dan bonus demografi.

Untuk menghadapinya, lanjutnya, perlu cara berbeda. Yang dibutuhkn ialah ASN yang adaptif, belajar berkelanjutn, dan relevan dengan pekerjaan yang dihadapi sesuai dengan dinamika lingkungan yang cepat.

"ASN wajib belajar berkelanjutan. Pembelajarannya harus terintegrasi dengan pekerjaan dan fungsi lain, serta sesuai dengan manajemen talenta," tandas Taufiq.

LAN RI, papar dia, bersama Bappenas dan BKN, tahun ini telah menyusun manajemen capital development Plan. Ini akan menjdi peta jalan pengembangan SDM yang sesuai dengan rencana pembangunan nasional.

"Program pembelajan ASN akan terintegrasi dan berdampak pada pencapaian target strategis organisasi dan pembangunan," tegasnya.

Kebutuhan mendesak

Sementara itu, dalam seminar, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat menegaskan bahwa percepatan transformasi SDM ASN merupakan kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk menjawab tantangan nasional dan global.

"Birokrasi Indonesia menghadapi tantangan kompleks seperti disparitas kompetensi, digitalisasi yang belum merata, serta kesenjangan kualitas antardaerah. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, fondasi utama yang harus diperkuat adalah manajemen talenta terintegrasi dengan sistem pengadaan dan pembinaan karier, yang mampu menghasilkan ASN yang kompeten, berintegritas, adaptif, dan mampu bekerja lintas batas," paparnya.

Dia  menekankan pentingnya implementasi Corporate University (Corpu) dan Talent Pool nasional sebagai langkah strategis untuk mempercepat pengembangan kompetensi ASN secara inklusif dan terukur. Integrasi platform digital seperti SIASN, Talent Management, dan eLearning nasional diharapkan dapat mendemokratisasi akses pelatihan, memetakan kesenjangan kompetensi, serta memastikan mobilitas dan penempatan talenta yang objektif.

Dengan komitmen seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, lanjutnya,  langkah ini akan membangun birokrasi yang berdampak, efisien, dan siap memimpin percepatan pembangunan nasional menuju 2045.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusjar SKTAN, Riyadi menyampaikan bahwa transformasi pengembangan kompetensi ASN membutuhkan model pembelajaran yang lebih personal, berbasis data, dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

“Kebijakan ini tidak hanya memperkuat proses pelatihan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam memastikan kesinambungan antara pengembangan kompetensi dan mobilitas talenta aparatur,” ujarnya.

Penerapan manajemen talenta

Dalam seminar, Shafiera Amalia, peneliti Pusjar SKTAN mempresentasikan policy paper “Strategi Percepatan Implementasi Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara”. Analisis Kebijakan ini mengangkat kebutuhan mendesak untuk mempercepat penerapan manajemen talenta, sejalan dengan mandat UU ASN 2023 dan agenda transformasi SDM aparatur dalam RPJMN 2025–2029.

Kajian ini merumuskan tantangan yang dihadapi instansi pemerintah, mulai dari belum ditetapkannya talent pool, keterbatasan data terstandar, hingga belum tersedianya mekanisme mobilitas talenta antar instansi.

Sementara itu, peneliti lain, Henri Sinurat, mempresentasikan policy paper “Transformasi Pelatihan Kepemimpinan ASN melalui Model Pengembangan Berbasis Kompetensi”, sebuah analisis kebijakan yang menawarkan rekomendasi strategis untuk perbaikan desain pelatihan kepemimpinan melalui integrasi pre-assessment berbasis kompetensi.

Dokumen ini menyajikan analisis menyeluruh mengenai tantangan pelatihan kepemimpinan saat ini, variasi kesiapan kompetensi peserta, serta pentingnya pendekatan pembelajaran yang berbeda sesuai profil individu.

Pembicara lain dalam seminar ini ialah Neneng Athiatul, praktisi sekaligus akademisi komunikasi; Rachmat Mardiana dari Bappenas dan  Muhlis Irfan dari Badan Kepegawaian Negara.

Seminar nasional ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi guna mengakselerasi implementasi manajemen talenta secara nasional. Termasuk di dalamnya penyelarasan kurikulum pelatihan, peningkatan kapasitas asesor dan fasilitator, serta integrasi sistem data kompetensi berbasis digital.

Kegiatan ini mempertemukan para pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, serta praktisi manajemen SDM aparatur untuk mendiskusikan arah kebijakan pengembangan kompetensi yang terintegrasi, adaptif, dan relevan dengan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.