Anggaran Pemulihan Bencana Sudah Cair, DPR Minta Daerah Percepat Eksekusi

ANGGOTA Komisi II DPR RI Azis Subekti meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk segera mempercepat penyerapan anggaran pemulihan pascabencana. Hal ini menyusul telah cairnya tambahan anggaran pusat sebesar lebih dari Rp10 triliun melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59 Tahun 2026.

Azis menyoroti adanya kesenjangan antara ketersediaan dana dengan realisasi di lapangan. Data per 1 Maret 2026 menunjukkan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) baru mencapai kisaran 25 persen dari total alokasi Rp85 triliun.

"Uang sudah turun, kebijakan sudah dibuat. Persoalan utama sekarang bukan lagi ketersediaan anggaran, melainkan kapasitas dan orientasi eksekusi di daerah. Pemulihan tidak boleh tertahan oleh prosedur birokrasi yang lambat," ujar Azis melalui keterangannya, Senin (2/3/2026).

Baca juga : DPR: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Pemanfaatan IKN

Menurut Azis, tambahan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dikucurkan pemerintah pusat harus segera dikonversi menjadi perbaikan infrastruktur nyata. Ia mengkritik ritme kerja birokrasi daerah yang dinilai masih menggunakan prosedur normal di tengah situasi darurat.

"Warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian tidak hidup dalam jadwal birokrasi. Kelambanan administratif pascabencana bukan sekadar masalah teknis, tapi menyentuh dimensi keadilan sosial," tegas politisi Gerindra tersebut.

Untuk memastikan dana triliunan rupiah tersebut tepat sasaran, Azis mengusulkan pemerintah provinsi memetakan prioritas layanan dasar agar kabupaten/kota memiliki rujukan yang sama dalam memperbaiki titik kerusakan paling mendesak. Lalu, ia mengusulkan pemerintah pusat memberikan ruang diskresi terukur dan percepatan persetujuan perubahan anggaran agar daerah tidak terjebak prosedur normal.

Baca juga : Anggaran Perpusnas 2025 Dipangkas, Layanan Tetap Dioptimalkan

Selanjutnya, ia mengusulkan adanya indikator berbasis hasil. Ia mengatakan keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari persentase serapan anggaran, tetapi dari pulihnya fasilitas publik seperti air bersih, sekolah, dan akses ekonomi.

"Jangan hanya fokus pada laporan keuangan. Publik menunggu hasil nyata: jalan yang bisa dilewati kembali dan layanan kesehatan yang pulih," tambahnya.

Lebih lanjut, Azis mengatakan Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam penggunaan dana darurat bencana. Azis mengingatkan bahwa transparansi berbasis hasil akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

"Di tengah situasi pascabencana, negara diuji bukan oleh besarnya anggaran, melainkan kemampuannya mengubah keputusan fiskal menjadi kehidupan yang kembali berjalan," pungkasnya. (H-2)