DPR RI Minta Percepat dan Pemerataan Imunisasi Nasional Cegah Campak

ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta pemerintah untuk segera mempercepat dan meratakan cakupan imunisasi di seluruh daerah, menyusul meningkatnya kasus campak yang menempatkan Indonesia pada peringkat kedua dunia dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit tersebut.

Menurutnya, campak merupakan penyakit yang secara ilmiah dapat dicegah melalui imunisasi. Karena itu, peningkatan kasus menunjukkan bahwa cakupan imunisasi nasional belum mencapai target minimal 95 persen secara merata.

"Target (cakupan imunisasi) 95 persen bukan sekadar angka administratif, melainkan ambang batas untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Jika ada daerah yang cakupannya rendah, maka di situlah potensi wabah muncul. Dan yang paling rentan terdampak adalah anak-anak," kata Nurhadi di Jakarta, Selasa (24/2).

Baca juga : Indonesia Peringkat Kedua Dunia KLB Campak, Cakupan Imunisasi Jadi Sorotan

Ia menilai terdapat sejumlah faktor yang perlu dievaluasi. Pertama, dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan cakupan imunisasi rutin sempat menurun dan hingga kini belum sepenuhnya pulih. Kedua, ketimpangan akses layanan kesehatan di sejumlah wilayah, terutama daerah terpencil dan kepulauan. Ketiga, masih adanya misinformasi yang memengaruhi kepercayaan sebagian masyarakat terhadap imunisasi.

Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut menegaskan bahwa perlindungan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama negara. Ia menyatakan DPR akan mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan percepatan imunisasi kejar secara nasional, memperkuat sistem surveilans, serta memastikan respons cepat terhadap setiap potensi KLB.

"Kami juga akan memastikan distribusi vaksin dan tenaga kesehatan benar-benar merata hingga ke daerah. Target 95 persen harus tercapai bukan hanya secara nasional, tetapi merata di setiap kabupaten dan kota," ujarnya.

Baca juga : DPR: Impor 105.000 Kendaraan Niaga harus sejalan Pasal 33 dan Penguatan Industri Nasional

Nurhadi menambahkan, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperkuat, mengingat keberhasilan program imunisasi sangat bergantung pada pelaksanaan di tingkat daerah.

Menurutnya, persoalan ini bukan semata soal peringkat global, melainkan tentang komitmen negara dalam melindungi generasi masa depan.

"Imunisasi adalah hak anak dan kewajiban negara untuk memastikannya terpenuhi tanpa diskriminasi wilayah maupun latar belakang sosial," tuturnya.

Ia memastikan Komisi IX akan memperkuat fungsi pengawasan agar langkah korektif dan percepatan imunisasi dilakukan secara konkret, terukur, dan berkelanjutan. (H-2)