Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Aminudin Aziz mengungkapkan bahwa pagu anggaran Perpusnas tahun 2025 mengalami pemangkasan signifikan. Dari pagu awal sebesar Rp721,68 miliar, terjadi rekonstruksi efisiensi belanja sebesar Rp279,85 miliar. Dengan demikian, anggaran yang dapat digunakan pada 2025 yakni Rp441,82 miliar.
Efisiensi tersebut berdampak pada sejumlah layanan Perpusnas. Meski demikian, Aminudin memastikan layanan publik tetap diutamakan.
“Walaupun ada risiko terhadap penurunan kualitas layanan publik, kami tadi sudah sampaikan dengan anggaran yang disiapkan, kami mengoptimalkan seluruh anggaran yang tersedia untuk layanan supaya tidak terganggu,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi X DPR RI.
Salah satu dampak yang disoroti adalah kerusakan koleksi perpustakaan yang jumlahnya mencapai ribuan. Aminudin menyebut, perhatian anggota DPR RI terhadap kondisi tersebut cukup tinggi.
“Ini anggota Komisi X yang sangat rajin, sangat konsen, ini Pak Boni sudah datang bergali-gali ke Perpusnas melihat kondisinya, dan kami sudah melakukan diskusi cukup panjang dengan beliau melihat kondisi yang nyata di Perpusnas terkait dengan naskah-naskah itu, dan memang perlu penanganan yang sangat segera,” ujarnya.
Ia juga menyebut efisiensi dapat berisiko terhadap pencapaian target kinerja, namun pihaknya tetap mengupayakan pencapaian target secara optimal. Program prioritas nasional masih akan dilanjutkan, meski dengan penyesuaian target.
“Program prioritas nasional tetap ada walaupun jumlahnya, targetnya itu kami turunkan sesuai dengan kesepakatan dengan Bapak Nas dan juga dengan Kementerian Keuangan,” katanya.
Adapun intervensi bantuan ke perpustakaan desa turut terdampak. “Itu ada risiko di awal ketika ada pengurangan di awal, tapi setelah ada relaksasi untuk literasi ini, tadi saya sampaikan buku yang masih tetap hanya memang untuk motor bergerak, motor pusaka dan mobil pusaka itu belum bisa kami eksekusi, karena memang kami dahulukan bukunya, kalau mobil dan motornya itu belum bisa kami eksekusi,” jelas Aminudin.
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) juga mengalami penyesuaian. “Yang TPBIS itu juga tadi sudah saya sampaikan, bantuan komputer kami kurangi, tetapi untuk bantuan-bantuan yang bukunya kami tetap sediakan,” katanya.
Untuk infrastruktur, Aminudin memastikan anggaran pemeliharaan gedung telah diamankan. “Alhamdulillah ini kami sudah amankan alokasinya untuk pemeliharaan gedungnya, supaya koleksi tidak tiba-tiba mengalami kerusakan karena urusan suhu, kemudian layanan bisa tetap kami lakukan sesuai dengan jam yang dialokasikan," jelas dia.
Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), Aminudin menjelaskan bahwa pelaksanaan DAK fisik masih menghadapi hambatan tender di sejumlah daerah.
“Kami sudah lakukan supervisi kepada mereka supaya bisa sesegera mungkin ini dieksekusi. Memang mereka masih punya alasan, nanti kan masih sampai bulan Juli Pak katanya, apa urusan tender ini,” katanya.
Ia menyebut Perpusnas memiliki 23 lokus pembangunan dan renovasi gedung untuk DAK fisik. Sementara itu, DAK non-fisik menunjukkan kemajuan yang lebih baik.
Hingga April 2025, dana non-fisik sudah tersalurkan ke 207 daerah. “Ada yang 130 miliar sudah terluncurkan, ada 13,6 dan ada 6,3 miliar. Sehingga totalnya yang sudah tersalurkan itu sebanyak 75 miliar dari 150 miliar,” jelasnya. (H-2)
iPusnas saat ini memiliki sekitar 134.309 judul koleksi dengan total 1.480.649 salinan digital, serta mencatat 770.106 pengguna baru sepanjang 2025.
Jika naskah kuno hanya disimpan sebagai milik pribadi maka dikhawatirkan akan hilang atau rusak.
Tema hari jadi Perpusnas ke-45 adalah Perpustakaan Hadir Demi Martabat Bangsa.
Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian diajukan secara tunggal (single nomination) oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam register internasional MoW.
Kedua pihak akan berkolaborasi dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi yang melibatkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Penaikan iuran JKN bagi peserta mandiri belum tepat dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi tekanan.
Selain RUU Perampasan Aset, Dasco menyebut DPR RI juga menyiapkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Jika pengadaan kendaraan dilakukan melalui impor besar-besaran, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan teknis dan kapasitas produksi dalam negeri.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved