Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEPALA Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Aminudin Aziz mengungkapkan bahwa pagu anggaran Perpusnas tahun 2025 mengalami pemangkasan signifikan. Dari pagu awal sebesar Rp721,68 miliar, terjadi rekonstruksi efisiensi belanja sebesar Rp279,85 miliar. Dengan demikian, anggaran yang dapat digunakan pada 2025 yakni Rp441,82 miliar.
Efisiensi tersebut berdampak pada sejumlah layanan Perpusnas. Meski demikian, Aminudin memastikan layanan publik tetap diutamakan.
“Walaupun ada risiko terhadap penurunan kualitas layanan publik, kami tadi sudah sampaikan dengan anggaran yang disiapkan, kami mengoptimalkan seluruh anggaran yang tersedia untuk layanan supaya tidak terganggu,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi X DPR RI.
Salah satu dampak yang disoroti adalah kerusakan koleksi perpustakaan yang jumlahnya mencapai ribuan. Aminudin menyebut, perhatian anggota DPR RI terhadap kondisi tersebut cukup tinggi.
“Ini anggota Komisi X yang sangat rajin, sangat konsen, ini Pak Boni sudah datang bergali-gali ke Perpusnas melihat kondisinya, dan kami sudah melakukan diskusi cukup panjang dengan beliau melihat kondisi yang nyata di Perpusnas terkait dengan naskah-naskah itu, dan memang perlu penanganan yang sangat segera,” ujarnya.
Ia juga menyebut efisiensi dapat berisiko terhadap pencapaian target kinerja, namun pihaknya tetap mengupayakan pencapaian target secara optimal. Program prioritas nasional masih akan dilanjutkan, meski dengan penyesuaian target.
“Program prioritas nasional tetap ada walaupun jumlahnya, targetnya itu kami turunkan sesuai dengan kesepakatan dengan Bapak Nas dan juga dengan Kementerian Keuangan,” katanya.
Adapun intervensi bantuan ke perpustakaan desa turut terdampak. “Itu ada risiko di awal ketika ada pengurangan di awal, tapi setelah ada relaksasi untuk literasi ini, tadi saya sampaikan buku yang masih tetap hanya memang untuk motor bergerak, motor pusaka dan mobil pusaka itu belum bisa kami eksekusi, karena memang kami dahulukan bukunya, kalau mobil dan motornya itu belum bisa kami eksekusi,” jelas Aminudin.
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) juga mengalami penyesuaian. “Yang TPBIS itu juga tadi sudah saya sampaikan, bantuan komputer kami kurangi, tetapi untuk bantuan-bantuan yang bukunya kami tetap sediakan,” katanya.
Untuk infrastruktur, Aminudin memastikan anggaran pemeliharaan gedung telah diamankan. “Alhamdulillah ini kami sudah amankan alokasinya untuk pemeliharaan gedungnya, supaya koleksi tidak tiba-tiba mengalami kerusakan karena urusan suhu, kemudian layanan bisa tetap kami lakukan sesuai dengan jam yang dialokasikan," jelas dia.
Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), Aminudin menjelaskan bahwa pelaksanaan DAK fisik masih menghadapi hambatan tender di sejumlah daerah.
“Kami sudah lakukan supervisi kepada mereka supaya bisa sesegera mungkin ini dieksekusi. Memang mereka masih punya alasan, nanti kan masih sampai bulan Juli Pak katanya, apa urusan tender ini,” katanya.
Ia menyebut Perpusnas memiliki 23 lokus pembangunan dan renovasi gedung untuk DAK fisik. Sementara itu, DAK non-fisik menunjukkan kemajuan yang lebih baik.
Hingga April 2025, dana non-fisik sudah tersalurkan ke 207 daerah. “Ada yang 130 miliar sudah terluncurkan, ada 13,6 dan ada 6,3 miliar. Sehingga totalnya yang sudah tersalurkan itu sebanyak 75 miliar dari 150 miliar,” jelasnya. (H-2)
Jika naskah kuno hanya disimpan sebagai milik pribadi maka dikhawatirkan akan hilang atau rusak.
Tema hari jadi Perpusnas ke-45 adalah Perpustakaan Hadir Demi Martabat Bangsa.
Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian diajukan secara tunggal (single nomination) oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam register internasional MoW.
Kedua pihak akan berkolaborasi dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi yang melibatkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Tahun ini, Perpusnas mengusung sejumlah program yang terangkum dalam fishbone analysis.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan pentingnya perbaikan budaya politik dalam sistem pemilu di tanah air, selain perbaikan soal aturan kepemiluan.
Menurut Susi, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memaksa pembentuk undang-undang mengatur tiga hak-hak prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Ia menyoroti bahwa dunia pers saat ini didominasi oleh pemilik media yang sebagian besar merupakan pengusaha.
Henry berharap pembahasan RUU KUHAP yang akan mengatur tentang tata cara penanganan perkara pidana di Indonesia.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan bahwa menurut rencana, rapat perdana pembahasan RUU KUHAP akan digelar pada Selasa (8/7/) besok siang.
Menurut Utut, dari ke-24 nama tersebut, tidak ada satupun yang berasal dari unsur partai politik atau politisi aktif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved