WFH Hemat BBM, Anggota DPR Ingatkan Dampak ke Ojol dan UMKM

ANGGOTA Komisi II DPR RI Edi Oloan Pasaribu mengingatkan penerapan work from home atau WFH untuk pengematan BBM satu hari dalam sepekan hanya efektif sebagai solusi jangka pendek. Pemerintah ujar dia, tidak bisa menjadikannya sebagai solusi permanen atau jangka panjang.

"WFH dalam satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta dalam konteks penghematan BBM karena harga minyak dunia saya rasa cukup efektif, tapi solusi itu hanya bisa efektif untuk jangka pendek, tidak bisa untuk jangka panjang," ujar Edi dalam keterangannya, Selasa (24/3/2026).

Edi menekankan pentingnya pemerintah untuk membuat proyeksi dan kebijakan yang holistik. Ia menyoroti bahwa tidak semua sektor pekerjaan dapat menjalankan skema WFH. 

Baca juga : Pemerintah Segera Umumkan Keputusan WFH

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memastikan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu produktivitas kinerja, baik di instansi pemerintahan maupun sektor swasta.

"Pemerintah harus mampu memproyeksi dan membuat kebijakan yang holistik, karena tidak semua sektor bisa WFH. Jangan sampai WFH ini memengaruhi produktivitas kinerja," ucapnya.

Ia juga meminta pemerintah mengkalkulasi kebijakan ini dengan cermat, hati-hati, serta tetap adaptif terhadap dinamika isu politik dunia yang kerap memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Baca juga : Mendagri Ungkap Opsi WFH Sehari Sepekan Dibahas Lintas Menteri

Lebih lanjut, Edi mengingatkan adanya dampak domino yang luas dari pengurangan mobilitas masyarakat. Menurutnya, kebijakan WFH akan berdampak langsung pada ekosistem ekonomi kelas menengah ke bawah yang bergantung pada pergerakan pekerja.

Ia menyoroti nasib pelaku UMKM, jasa transportasi seperti ojek online (ojol), hingga pedagang kecil di sekitar area perkantoran yang berpotensi kehilangan penghasilan jika mobilitas warga dibatasi.

"Kita tidak bisa melihat ini hanya dari aspek mengurangi mobilitas untuk penghematan BBM. Harus dipikirkan bagaimana usaha UMKM, masyarakat jasa transportasi, bahkan pedagang-pedagang kecil yang penghasilannya bergantung pada pekerja swasta, ASN, dan jasa transportasi lainnya," jelas Edi. (H-4)