Mendagri Ungkap Opsi WFH Sehari Sepekan Dibahas Lintas Menteri

MENTERI Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, opsi Work From Home atau WFH satu hari sepekan menguat dalam rapat terakhir lintas menteri. Namun, ia enggan merinci hari pelaksanaannya karena masih menunggu keputusan akhir Presiden Prabowo Subianto.

"Yang saya dengar itu adalah satu hari selama seminggu. Tapi hari apa yang akan diambil, biar nanti yang putuskan nanti kan hasil rapat kemarin akan dilaporkan ke presiden," tuturnya, Jakarta, Rabu (25/3). 

Ia juga mengisyaratkan, dalam rapat sebelumnya sudah ada kecenderungan memilih satu hari yang sama secara nasional, namun keputusan itu tetap berada di tangan presiden.

Baca juga : WFH Satu Hari dalam Sepekan Tengah Digodok, Mensesneg: Tidak untuk Semua Sektor

Lebih lanjut, Tito menyebutkan wacana penerapan WFH satu hari dalam sepekan tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Ia menegaskan, skema tersebut bukan hal baru karena pemerintah sudah memiliki pengalaman saat pandemi Covid-19.

"Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman covid-19 itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman," kata Tito. 

Menurutnya, kesiapan pemerintah pusat maupun daerah relatif sudah terbentuk. Namun, ia mengingatkan bahwa sektor-sektor layanan publik tetap harus berjalan normal meski kebijakan WFH diterapkan.

Baca juga : Pemkot Bandung Siap Ikuti Kebijakan WFH ASN Pemerintah Pusat

"Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergency, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," tuturnya. 

Meski demikian, Tito menegaskan, keputusan final belum diumumkan. Ia menyebut pembahasan kebijakan tersebut telah dilakukan dalam rapat panjang lintas kementerian, namun pemerintah sepakat untuk menyampaikan hasilnya secara satu pintu.

"Nanti biar satu suara. Oleh karena itu nanti, kemarin yang mimpin rapat kan Menko Ekonomi didampingi juga Menko PMK. Jadi ya, biar yang mengumumkan biar Pak Menko Ekonomi," kata dia. 

Ia juga menambahkan, hasil rapat tersebut masih akan dilaporkan kepada presiden sebelum diumumkan secara resmi ke publik.

"Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar-sabar saja," tutur Tito. (H-4)