Berita Terbaru Mendagri Hari Ini

IPDN Lahirkan ASN Profesional Agar Indonesia Bisa Bertahan

Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.

Mendagri: Ratusan BUMD Merugi karena Banyak Orang Titipan

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ratusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi dan dalam kondisi tidak sehat karena diisi oleh orang titipan yang tidak profesional. 

Mendagri Sebut Pemerintah Masih Kaji Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.

Perbedaan Pandangan Yusril dan Tito soal Kantor Gibran di Papua Dinilai Preseden Buruk

Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.

Dear Kepala Daerah, Mendagri Minta Rapat di Hotel Ini

Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.

Pengamat: Kasihan Presiden Prabowo Selalu Turun Tangan Bereskan Polemik Menteri

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengaku kasihan dengan Presiden Prabowo Subianto yang kerap turun tangan selesaikan polemik para menterinya

Sengketa 4 Pulau, Pengamat Nilai Tito Karnavian harus Minta Maaf ke Rakyat Aceh

Keputusan Presiden Prabowo tersebut objektif dan bijak karena mengambil keputusan atas dasar pertimbangan historis, bukan kepentingan sempit.

Ini Isi Dokumen yang Menjadi Dasar Penetapan 4 Pulau Masuk Wilayah Aceh

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap keberadaan dokumen penting yang menjadi dasar penetapan 4 pulau masuk wilayah Aceh

Koreksi Keputusan Mendagri, Istana Tegaskan 4 Pulau Milik Aceh

Adapun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.

Pengamat: Prabowo Ambil Alih Sengketa Empat Pulau Jadi Catatan Buruk bagi Mendagri

Langkah Presiden Prabowo Subianto mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) akan menjadi catatan buruk bagi Mendagri Tito Karnavian

Komisi II DPR RI akan Panggil Mendagri, Gubernur Aceh dan Sumut Terkait Sengketa Empat Pulau

KOMISI II DPR RI berencana memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Pj. Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait sengketa empat pulau

Ketua MKD DPR Desak 4 Pulau Milik Aceh Dikembalikan

Seperti diketahui, permasalahan sengketa empat pulau di wilayah Aceh Singkil antara Aceh dan Sumatera Utara telah berlangsung lama. Keduanya saling klaim kepemilikan.

Mendagri Beri Lampu Hijau bagi Pemda Gelar Kegiatan di Hotel dan Restoran

Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).

Kota Denpasar Raih Penghargaan Nasional Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

Penghargaan ini berkat kolaborasi yang baik dari seluruh pihak di Pemkot Denpasar ditambah dukungan dari masyarakat Kota Denpasar.

Pentingnya Kolaborasi Daerah untuk Pendidikan Inklusif dan Berkelanjutan

Dewan Penasihat Lingkar Daerah Belajar, Najelaa Shihab menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dilakukan secara seragam dan terpusat. 

Mendagri: Non-State Actors Berperan Signifikan dalam Lanskap Keamanan Global

MENTERI Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tito Karnavian, menyampaikan pidato kunci dalam forum internasional bertema keamanan global yang diselenggarakan di Doha, Qatar.

ICW: Revisi UU Ormas dengan Dalih Transparansi Keuangan Ancam Kebebasan Berserikat

UU Ormas seharusnya tidak direvisi, melainkan dicabut karena mengandung kekeliruan konseptual.

Pemerintah Kaji Usulan Surakarta jadi Daerah Istimewa

Pengajuan status daerah istimewa bukan hanya dilihat dari sisi permintaan daerah, tetapi juga harus memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam undang-undang.

Mendagri Buka Peluang Revisi UU Ormas demi Perkuat Pengawasan

Tito menegaskan bahwa revisi UU Ormas dibutuhkan untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap ormas

Mendagri Sebut Aksi Ormas Kebablasan, Usulkan Revisi UU

Dia menyebut salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan.

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia