Berita Terbaru Mendagri Hari Ini

Dear Kepala Daerah, Mendagri Minta Rapat di Hotel Ini

Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.

Pengamat: Kasihan Presiden Prabowo Selalu Turun Tangan Bereskan Polemik Menteri

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengaku kasihan dengan Presiden Prabowo Subianto yang kerap turun tangan selesaikan polemik para menterinya

Sengketa 4 Pulau, Pengamat Nilai Tito Karnavian harus Minta Maaf ke Rakyat Aceh

Keputusan Presiden Prabowo tersebut objektif dan bijak karena mengambil keputusan atas dasar pertimbangan historis, bukan kepentingan sempit.

Ini Isi Dokumen yang Menjadi Dasar Penetapan 4 Pulau Masuk Wilayah Aceh

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap keberadaan dokumen penting yang menjadi dasar penetapan 4 pulau masuk wilayah Aceh

Koreksi Keputusan Mendagri, Istana Tegaskan 4 Pulau Milik Aceh

Adapun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.

Pengamat: Prabowo Ambil Alih Sengketa Empat Pulau Jadi Catatan Buruk bagi Mendagri

Langkah Presiden Prabowo Subianto mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) akan menjadi catatan buruk bagi Mendagri Tito Karnavian

Komisi II DPR RI akan Panggil Mendagri, Gubernur Aceh dan Sumut Terkait Sengketa Empat Pulau

KOMISI II DPR RI berencana memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Pj. Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait sengketa empat pulau

Ketua MKD DPR Desak 4 Pulau Milik Aceh Dikembalikan

Seperti diketahui, permasalahan sengketa empat pulau di wilayah Aceh Singkil antara Aceh dan Sumatera Utara telah berlangsung lama. Keduanya saling klaim kepemilikan.

Mendagri Beri Lampu Hijau bagi Pemda Gelar Kegiatan di Hotel dan Restoran

Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).

Kota Denpasar Raih Penghargaan Nasional Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

Penghargaan ini berkat kolaborasi yang baik dari seluruh pihak di Pemkot Denpasar ditambah dukungan dari masyarakat Kota Denpasar.

Pentingnya Kolaborasi Daerah untuk Pendidikan Inklusif dan Berkelanjutan

Dewan Penasihat Lingkar Daerah Belajar, Najelaa Shihab menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dilakukan secara seragam dan terpusat. 

Mendagri: Non-State Actors Berperan Signifikan dalam Lanskap Keamanan Global

MENTERI Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tito Karnavian, menyampaikan pidato kunci dalam forum internasional bertema keamanan global yang diselenggarakan di Doha, Qatar.

ICW: Revisi UU Ormas dengan Dalih Transparansi Keuangan Ancam Kebebasan Berserikat

UU Ormas seharusnya tidak direvisi, melainkan dicabut karena mengandung kekeliruan konseptual.

Pemerintah Kaji Usulan Surakarta jadi Daerah Istimewa

Pengajuan status daerah istimewa bukan hanya dilihat dari sisi permintaan daerah, tetapi juga harus memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam undang-undang.

Mendagri Buka Peluang Revisi UU Ormas demi Perkuat Pengawasan

Tito menegaskan bahwa revisi UU Ormas dibutuhkan untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap ormas

Mendagri Sebut Aksi Ormas Kebablasan, Usulkan Revisi UU

Dia menyebut salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan.

Kemendagri Dukung Kemendikasmen Laksanakan SPMB yang Berkeadilan, Transparan, dan Akuntabel

Guna menyukseskan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 Mendikdasmen, Abdul Mu`ti, melakukan pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta.

Mendagri Dorong Kepala Daerah Tingkatkan PAD

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga akan memperlancar implementasi program dan kebijakan daerah.  

Mendagri Pastikan Pelantikan Kepala Daerah pada 20 Februari

Dia memastikan tidak ada perubahan jadwal pelantikan terhadap sejumlah kepala daerah tersebut

DPR Panggil Pemerintah Bahas Pengunduran Waktu Pelantikan Kepala Daerah

Rencana pengunduran pelantikan kepala daerah pada 18-20 Februari 2025 itu menyalahi aturan.

Posisi BUMN Asuransi Sosial dalam Danantara

Membaca Arah Kebijakan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik

Mengapa Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Perlu Dihentikan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting