Mendagri dan Menteri PKP Pantau Proyek Permukiman Kumuh di Kubu Raya, Fokus pada Penyelarasan Data

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung pelaksanaan Program Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (2/3). Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan progres pembangunan infrastruktur dasar berjalan sesuai target dan tepat sasaran.

Dalam kunjungan tersebut, kedua menteri berinteraksi langsung dengan warga serta pihak terkait untuk mengevaluasi perkembangan proyek, yang meliputi perbaikan hunian dan penataan lingkungan.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas permukiman, terutama di kawasan yang membutuhkan perhatian lebih.

Baca juga : Pemerintah Siapkan Skema Perpanjangan Tenor Cicilan Rumah Subsidi hingga 30 Tahun

Mendagri menekankan bahwa kesesuaian data rumah tidak layak huni adalah kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah daerah (Pemda) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data yang digunakan akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan.

"Rekonsiliasi data ini sangat penting untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Kita harus memastikan datanya benar, mulai dari nama hingga alamat yang terdaftar," tegas Tito.

Menurutnya, data yang akurat akan menjadi dasar yang kuat bagi Pemda dan pihak terkait untuk merancang kebijakan yang lebih tepat, sehingga program-program seperti peningkatan kualitas permukiman benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga : BP Tapera: Akad Massal Efektif Tingkatkan Akses KPR Subsidi

Mendagri juga mendorong Pemkab Kubu Raya dan BPS untuk duduk bersama, melakukan verifikasi, dan menyelaraskan data secara menyeluruh agar tidak ada wilayah yang terabaikan.

Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menambahkan bahwa pemerintah memiliki berbagai program untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memperoleh rumah yang layak.

Program tersebut meliputi pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BPS, diharapkan kualitas permukiman kumuh dapat meningkat secara signifikan, menciptakan lingkungan yang lebih baik dan layak huni bagi masyarakat. (RO/Z-10)